Mensos: Penanganan Stunting Bukan hanya Masalah Kesehatan

Jum'at, 28 Agustus 2020 | 19:16 WIB
Mensos: Penanganan Stunting Bukan hanya Masalah Kesehatan
Menteri Sosial Juliari P. Batubara. (Dok : Kemensos).
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan, pengurangan dan pencegahan stunting bukan sekadar isu kesehatan. Namun lebih jauh, terkait langsung dengan bagaimana menciptakan kebanggaan nasional.

Menurut Mensos, penanganan stunting sangat penting. Stunting yang disebabkan asupan gizi yang kurang dalam waktu lama, akan melahirkan SDM dengan kualitas rendah dengan ciri tubuh pendek. Tentu saja kualitas SDM sebagaimana tersebut, akan sulit diharapkan mampu bersaing di era kompetisi antar bangsa.

“Tentu kita berharap, di negeri ini akan diisi oleh generasi yang unggul. Generasi yang sehat, cerdas, dan secara fisik menunjukkan sosok yang tinggi dan tegap. Hanya dengan  SDM unggul kita sanggup berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Dari sosoknya yang tegap saja sudah menceminkan adanya kebanggan nasional,” kata Mensos dalam sambutannya pada “Kick Of Meeting” Kerjasama Kemensos RI dan Tanoto Foundation dalam Penanganan dan Pengurangan Serta Pencegahan Stunting, di kantor Kemensos, Jakarta (28/8/2020). 

Mensos Juliari menyatakan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan langsung kepada Kemensos dan Kementerian Kesehatan sebagai leading sector dalam penanganan stunting. Meskipun arahan ini masih bersifat lisan, namun ia memastikan, Kemensos siap melaksanakan arahan Presiden.

Baca Juga: Kurangi Beban Penerima Manfaat, Kemensos segera Salurkan Bansos Beras

Untuk itu, Kemensos sudah memiliki dua program yang sudah berjalan selama ini, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT). Menurut dia, dua program tersebut mencakup sasaran yang sangat besar dan efektif mendukung penanganan masalah stunting.

PKH mencakup 10 KPM atau 40 juta bila satu keluaga empat jiwa. Dan Program Sembako mencakup 20 juta KPM atau 80 juta jiwa satu keluaga empat jiwa. “Jadi total menjangkau sekitar 100-an juta jiwa. Di lain pihak, dua program tadi juga terdapat komponen yang berhubungan langsung dengan agenda kesehatan,” katanya.

Sebagai contoh, di PKH terdapat 7 komponen dimana empat di antaranya terkait kesehatan, yakni ibu hamil, balita, lansia dan disabilitas. Sisanya 3 komponen terkait dengan pendidikan.

Kemudian di Program Sembako/BPNT juga telah mengalami kenaikan indeks dari semula Rp110.000/KPM/bulan menjadi Rp150.000/KPM/bulan (dan kemudian dalam penganan dampak Covid-19, naik menjadi Rp200 ribu/KPM/bulan).

Sejalan dengan peningkatan indeks dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu juga dilakukan penambahan jenis bahan pangan. Yakni dari semula beras dan telur, selanjutnya direkomendasikan untuk membeli daging, ikan, ayam, dan kacang-kacangan. Transformasi untuk meningkatkan gizi KPM.

Baca Juga: Masyarakat Korban Banjir di Luwu Utara Dapat Bantuan dari Kemensos

“Jadi tinggal kita pastikan keseriusan kita dengan menggunakan pipeline dan program, untuk lebih fokus mengungkit hasilnya. Jadi saya kira dengn dua program ini saja, sudah masif,” katanya.

Kerja sama Kemensos RI dengan Yayasan Bhakti Tanoto meliputi ruang lingkup pendidikan dan pelatihan SDM kesejahteraan sosial, penguatan kapasitas dalam komunikasi perubahan perilaku, sinergi modul pelatihan, pengembangan penyuluhan sosial, dan sebagainya.

Kerja sama juga terkait dengan penguatan kapasitas pendamping sosial dalam Pengembangan dan Pengasuhan Anak Usia Dini.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI