Infografis
Suara.com - Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan saat ini Bawaslu bersama KPU tengah menggodok rencana untuk merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19.
Nantinya dalam revisi tersebut, bakal calon kepala daerah yang hendak mendaftarkan diri diwajibkan untuk menjalani PCR test terlebih dahulu sebagai salah satu syarat protokol kesehatan.
"Kami sedang membahas mengenai PKPU, perubahan PKUP Nomor 6 Tahun 2020 tentang proses pancalonan. Misalnya, salah satu pengaturan adalah setiap paslon yang mau mendaftar ke KPU harus melakukan PCR," kata Firtz dalam webinar Suara.com dengan tema Strategi Kampanye Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Jumat (28/8/2020).
Firtz menambahkan pihaknya juga tetao memperhatikan kesiapan penyelenggara Pilkada di 270 wilayah terkait adanya aturan kewajiban tes PCR bagi bakal cakada. Berikut dengan hal-hal teknis lainnya, semisal ditemukan pasangan calon yang ternyata positif sesaat sebelum mendaftar.
Baca Juga: Ganjar Sebut Pencitraan itu Enggak Jelek Kok, Ternyata ini Maksudnya
"Dan bagaimana misalnya kalau positif akan ada konsekuensi terhadap perubahan jadwal pendaftaran. Itu salah satu contoh dari berbagai contoh yang harus kita pikirkan, bagaimana proses pelaksaan pilkada ini," tandas Fritz.
