Infografis
Suara.com - Bakal calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta KPU memberikan kepastian soal berapa jumlah masyarakat yang diperbolehkam menghadiri rapat umum saat kampanye dalam Pilkada 2020.
Pasalnya sejauh ini belum ada aturan pasti mengenai berapa jumlah kapasitas masyarakat yang dibolehkan hadir saat kampanye. Mulai dari awalnya hanya diperbolehkan 20 orang, kemudian 50 orang, sampai terakhir tidak terbatas asal dapat menjaga jarak dan menerapkan protokol Covid-19.
"Nanti mohon juga kepada Pak Dewa Raka Sandi (Komisioner KPU) bisa memberikan kepastian karena kamipun belum mendapatkan jumlah yang pasti karena kemarin pun di KPUD masih berubah-ubah," kata Saraswati dalam webinar Suara.com dengan tema Strategi Kampanye Pilkada 2020 di Tengah Pandemi, Jumat (28/8/2020).
Saraswati menyampaikan kendalanya apabila harus melangsungkan kampanye secara langsung di tengah pandemi. Di satu sisi protokol kesehatan harus tetap diterapkan, namun di sisi lain justru mendapat anggapan kurang baik dari masyarakat. Misalnya dengan mengikuti protokol Covid-19, menjaga jarak, tidak berjabat tangan di kalangan masyarakat dianggap sombong.
Baca Juga: Menjajal Protokol Kesehatan di KA Bandara saat New Normal, Penasaran?
"Kemudian kalau kami mau membatasi dengan 20 orang juga dikatakan sombong. Dan kalau misalnya yang datang itu 100 orang apakah kami harus menolak untuk mereka tidak boleh masuk? Hal seperti ini yang memang agak sulit," ujar Saraswati.
Namun ia cukup mudah melakukan kampanye karena bisa secara daring. Mengingat mayoritas masyarakat Tangerang Selatan sudah melek teknologi dan menggunakan media sosial. Sehingga kampanye daring juga menjadi salah satu strategi paslon Muhammad-Saraswati dalam menggaet dukungan.
"Saya tentunya di Tangerang Selatan cukup beruntung ya, karena pengguna media sosial di Tangsel itu cukup tinggi. Sedangkan untuk wilayah-wilayah lain mungkin itu tidak bisa dilakukan dengan intensitas yang sama," tandasnya.
