Infografis
Suara.com - Pakar Telematika Roy Suryo menilai UU Penyiaran baru diperlukan agar aktual dengan era digital. Dia mengatakan kebebasan berekspresi diperlukan dalam iklim demokrasi.
"Sebaiknya @DPR_RI & @kemkominfo segera membuat UU Penyiaran yang baru, yang aktual dengan Kondisi terkini sehingga Pasal yang di Uji Materikan oleh RCTI & iNewsTV tidak perlu terjadi. Namun, aturan hukum tetap diperlukan agar tidak absolut," kata Roy dalam cuitannya di Twitter, Kamis (27/8/2020) kemarin.
Roy menambahkan, gugatan RCTI terkait uji materi UU Penyiaran merupakan hak dari pihak penggugat. Jika UU Penyiaran dikabulkan Mahkamah Kontitusi (MK), maka pemerintah wajib melaksanakan putusan tersebut.
"Saya sih melihatnya sah-saja saja RCTI dan iNews sebagai entitas bisnis penyiaran melakukan uji materi tersebut. Perkara pemerintah punya "posisi" sendiri, itu memang sudah tupoksinya," ungkap Roy.
Roy melanjutkan ketika gugatan uji materi UU Penyiaran itu berguna untuk masyarakat banyak dan melindungi hak rakyat, maka tidak menjadi masalah.
"Bagi saya, sepanjang bermanfaat untuk kemaslahatan rakyat, go on," kata Roy.
Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu menambahkan, meski ada pengamat media sosial yang berpendapat lain, itu karena memang yang bersangkutan hanya menonjolkan kebebasan ekspresi.
Namun intinya, semua yang berhubungan dengan akses yang bisa diterima publik memang tetap harus ada aturannya.
"Tidak bisa dengan alasan-alasan kebebasan ekspresi begitu, terus liar tanpa aturan," tambah Roy.
Baca Juga: Heboh Kasus Gugatan RCTI, Ini Tanggapan Fiersa Besari
Seperti diketahui, menciptakan landasan hukum bagi tayangan video berbasis Internet, tanpa terkecuali baik lokal maupun asing, adalah tujuan dari stasiun televisi RCTI dan iNews dalam mengajukan permohonan uji materi (judicial review/JR) UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi.
