Infografis
Suara.com - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendapatkan cibiran dari berbagai pihak, tak terkecuali dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Hal tersebut membuat deklator KAMI Din Syamsuddin bingung, karena tidak ada yang memahami isi pemikiran dari kelompoknya.
Din menegaskan, telah mengajukan pikiran-pikiran kritis dan korektif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Akan tetapi banyak pihak lain justru balik menyerang KAMI bahkan di luar konteks.
"Mengapa mereka tidak mau menanggapi isi tapi berkelit menyerang pribadi, dan mengalihkan opini?," kata Din kepada Suara.com, Kamis (27/8/2020).
Baca Juga: Megawati Tertawa Lihat Deklarasi KAMI: Banyak yang Kepengin Jadi Presiden
Din malah berharap pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak KAMI itu bisa terjawab secara terang benderang. Ada dua pertanyaan inti yang dimiliki KAMI di mana salah satunya ialah soal oligarki politik.
"Tidak benarkah bahwa ada oligarki politik yakni bahwa tidak ada demokrasi sejati dalam partai politik karena keputusan partai ditentukan oleh segelintir bahkan satu orang? Akibatnya DPR dikendalikan oleh oligarki itu sehingga aspirasi rakyat terabaikan?," ujarnya.
Sedangkan pertanyaan kedua ialah soal adanya budaya politik dinasti. Hal tersebut merujuk kepada keterlibatan anak dan cucu untuk menjadi penguasa dan menghalang-halangi orang lain yang lebih berkualitas.
"KAMI menanti tanggapan, bukan pengalihan. KAMI siap berdiskusi bahkan berdebat mengadu pikiran," ujarnya.
"Terhadap reaksi yang tidak substantif, baik dari para elit apalagi buzzer bayaran, KAMI tidak mau melayani karena hal demikian tidak mencerminkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti amanat Konstitusi," tambah Din.
Baca Juga: Dubes Palestina Sebut KAMI Lawan Negara, Natalius Pigai: Cukup Tuan!
Sebelumnya, sederet tokoh nasional seperti, Gatot Nurmantyo, Rocky Gerung, Din Syamsuddin dan Said Didu menghadiri Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, (18/8/2020).
Mereka mengajak rakyat bergabung bersama dengan KAMI untuk menghancurkan pemerintahan oligarki rezim Jokowi.
Lantaran itu, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri angkat bicara terkait deklarasi KAMI.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyebut, deretan tokoh politik yang mendeklarasikan gerakan KAMI di bawah patung ayahnya sebagai bentuk ekspresi ingin menjadi presiden.
"Saya suka ketawa, ini kemarin ini ada pemberitaan ada orang yang membentuk KAMI, di situ kayaknya banyak banget yang kepengen menjadi presiden, terus saya mikir, lah dari pada bikin seperti begitu kenapa dulu tidak cari partai ya?" kata Megawati saat membuka Sekolah Partai Angkatan II Calon Kepala Daerah PDIP secara virtual, Rabu (26/8/2020).
Megawati menjelaskan, jika seseorang ingin menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia maka harus mendapatkan dukungan dari partai politik.
"Peraturan di republik ini, ketatanegaraan, tata pemerintahan, termasuk yang namanya Pilkada dan Pemilu, maka seseorang harus mencari partai, dukungan, usungan," ucapnya.
Jalur independen, menurut Presiden RI kelima itu memang bisa dilakukan juga, namun akan sulit jika bekerja sama dengan legislatif yang mayoritas merupakan orang partai politik.
"Tidak ada salahnya, hanya jangan lupa, independen kalau jadi dia tidak punya fraksi loh. Jadi bagaimana kalau akan bicarakan namanya pemerintahan di daerah, kan harus ada toh pemerintahan melalui bupati atau wali kota atau gubernur, kan harus bicara dengan DPRD I-II atau DPR nasional, jadi bagaimana coba, pikir," tegasnya.
