Suara.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) belum menyatakan sikap atas ajakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk bergabung kembali di dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud.
Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, mengatakan pihaknya hingga saat ini masih akan mengawasi proses evaluasi yang dilakukan Kemendikbud terhadap POP meski sudah ditunda ke tahun 2021.
"Tahun depan ya lihat dulu. Kalau rekrutmen semua dan dilakukan evaluasi yang komprehensif, kita pertimbangkan. Sikap kami enggak berubah dari awal," kata Unifah saat dikonfirmasi, Kamis (27/8/2020).
PGRI menilai Kemendikbud harusnya memperdayakan lembaga-lembaga di kementerian yang sudah ada hingga ke level provinsi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Baca Juga: PGRI Minta Mendikbud Juga Beri Bantuan Kuota Internet Gratis ke Guru Swasta
"Berdayakan lembaga di kementerian yang ada di semua provinsi seperti LPMP dan PMPTK serta KKG dan MGMP untuk melakukan tracking analisis kebutuhan pelatihan guru dan berikan kesempatan kepada mereka untuk melatih," ucapnya.
Sebelumnya, Nadiem meminta PGRI dan Muhammadiyah untuk mengikuti jejak Nahdlatul Ulama bergabung kembali di Program Organisasi Penggerak pada tahun 2021.
"Jawaban saya atas responnya PGRI, kami telah mengikuti rekomendasi bahwa untuk menunda programnya dan mengalihkan dananya kepada guru untuk kuota guru, jadi mohon dengan semua respon kami cepat kami mohon secara resmi bahwa PGRI bisa kembali ke program POP, saya tunggu jawabannya dari PGRI," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Kamis (27/8/2020).
POP sendiri, kata Nadiem, juga ditunda ke tahun 2021 karena adanya protes dari organisasi kemasyarakatan besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia.
Nadiem menyebut pihaknya akan kembali memeriksa kelayakan dari proposal yang diajukan 156 ormas yang sudah lolos program organisasi penggerak selama masa evaluasi ini.
Baca Juga: Total Rp 8,9 Triliun, Siswa hingga Mahasiswa Diberi Kuota Internet Gratis
Kemendikbud juga terus berupaya merangkul kembali Muhammadiyah dan PGRI yang hingga hari ini belum memutuskan bergabung kembali dengan POP, sementara NU sudah kembali.
Nadiem meminta ormas memanfaatkan waktu jeda penundaan ini untuk mempersiapkan program mereka dalam POP agar nanti semua sudah siap dimulai pada 2021.