Infografis
Suara.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim untuk tidak melupakan para guru swasta dalam penyaluran bantuan pulsa dari realokasi anggaran Program Organisasi Penggerak.
Ketua Umum PGRI, Unifah Rosyidi, menilai langkah Nadiem menunda dan mengalihkan dana POP sebesar Rp 595 miliar untuk membeli pulsa internet guru sangat baik.
"PGRI memberikan apresiasi apabila dana POP diberikan untuk membantu pulsa guru. Jangan hanya guru yang PNS, tapi guru honorer negeri swasta mohon diperhatikan," kata Unifah saat dikonfirmasi, Kamis (27/8/2020).
"Itulah sebaiknya uang negara diberikan untuk yang membutuhkan demi pembelajaran yang lebih baik," Unifah menambahkan.
Baca Juga: Dukung Pembelajaran Tatap Muka, PGRI Sleman: Peran Guru Tak Tergantikan
Unifah juga meminta Kemendikbud untuk gencar melakukan peningkatan kualitas guru agar bisa maksimal dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh.
"Selanjutnya latih para guru dengan bekerjasama berbagai pihak agar memiliki kemampuan meaksanakan PJJ, blenden, maupun luring dengan baik," ucapnya.
Sebelumnya, Nadiem akan merealokasi anggaran dana POP sebesar Rp 595 miliar untuk membantu guru terkait kebutuhan pulsa selama masa pembelajaran jarak jauh alias sekolah online dampak pandemi virus corona covid-19.
"Kami umumkan bahwa dana yang digunakan tahun ini akan direalokasi untuk membantu guru dalam bentuk pulsa di masa PJJ (pembelajaran jarak jauh) ini, jadi kami akan merealokasi untuk kebutuhan pulsa dan kebutuhan ekonomi guru yaitu pulsa juga dampak ekonominya besar bagi guru," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Kamis (27/8/2020).
POP sendiri, kata Nadiem, juga ditunda ke tahun 2021 karena adanya protes dari organisasi kemasyarakatan besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia.
Baca Juga: Sekolah di Sumbawa Gunakan Handy Talkie untuk Belajar Jarak Jauh
Nadiem menyebut pihaknya akan kembali memeriksa kelayakan dari proposal yang diajukan 156 ormas yang sudah lolos program organisasi penggerak selama masa evaluasi ini.
Kemendikbud juga terus berupaya merangkul kembali Muhammadiyah dan PGRI yang hingga hari ini belum memutuskan bergabung kembali dengan POP, sementara NU sudah kembali.
Nadiem meminta ormas memanfaatkan waktu jeda penundaan ini untuk mempersiapkan program mereka dalam POP agar nanti semua sudah siap dimulai pada 2021.
