Infografis
Suara.com - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengaku prihatin atas tindakan aparat kepolisian saat menangkap Ketua Masyarakat Adat Laman Kinipan Effendi Buhing, pada Rabu (26/8/2020) kemarin.
Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi menganggap upaya jemput paksa yang dilakukan aparat Polda Kalimantan Tengah terhadap Effendi Buhing seperti sedang menangkap terduga teroris.
"Nah yang juga menjadi keprihatinan kami karena ini polisi datang ke kampung seperti menangkap teroris datang bersenjata lengkap dan menarik secara paksa beliau (Effendi Buhing) untuk ikut," kata Rukka dalam keterangan pers terkait penangkapan Effendi Buhing yang digelar secara daring, Kamis (27/8/2020).
Rukka pun meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menegur Kapolri Jenderal Idham Azis agar aparat kepolisian tidak memperlakukan Buhing seperti itu.
"Harus menunjukan pelindung masyrakat bukan pelindung perusahaan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Rukka berharap agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutananan, serta Kementerian ATR/BPN bisa mencabut izin perushaan PT SML yang dianggap berlaku tak adil. Pasalnya, Buhing serta beberapa kawan yang lain dinilai hanya ingin melindungi kelestarian hutan sebagai masyarakat adat dayak.
"Mencabut izin usaha dari perusahaan ini dan seluruh yang ditahan itu segera di tahan termasuk Buhing dan nama baik mereka di pulihkan," tuturnya.
Diseret
Dalam video penangkapan yang beredar di media sosial, Effendi Buhing diseret dari rumahnya di Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau oleh puluhan polisi berseragam lengkap dengan senjata laras panjang.
Baca Juga: Usai Ditangkap Polisi, Keberadaan Ketua Adat Kinipan Dipertanyakan
Koalisi Keadilan untuk Kinipan mengungkapkan, bahwa Buhing sempat menolak upaya penangkapan atas dirinya, karena penangkapan yang hendak dilakukan tersebut tidak jelas berkaitan dengan masalah apa.
