Infografis
Suara.com - Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango berharap pihaknya bisa menerima pelimpahan kasus dugaan gratifikasi Djoko Tjandara yang telah menyeret 2 jenderal polisi dan pejabat di Kejaksaan Agung.
Hal itu disampaikan Nawawi setelah mendapat dukungan dari Komisi Kejaksaan (Komjak) agar kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terlibat dalam skandal pelarian Djoko Tjandra bisa ditangani lembaga independen, seperti KPK.
"Sejak awal mencuatnya perkara-perkara yang melibatkan aparat penegak hukum ini saya selalu dalam sikap, sebaiknya perkara dimaksud ditangani oleh KPK," kata Nawawi saat dihubungi, Kamis (28/8/2020).
Nawawi menyebut KPK memiliki kewenangan untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Aturan kewenangan itu termaktub dalam Undang Undang KPK Nomor 19 tahun 2019.
Baca Juga: Besok Kamis, Bareskrim Polri Periksa Jaksa Pinangki di Kejagung
"Karena memang perkara dengan tipologi seperti itulah yang menjadi domain kewenangan KPK. Termasuk perkara yang melibatkan penyelenggara negara," ungkap Nawawi.
Meski begitu, Nawawi mengaku saat ini pihaknya masih menunggu inisiatif dari Kejagung agar menyerahkan kasus Jaksa Pinangki kepada KPK.
"Lebih berharap pada inisiasi institusi-institusi tersebutlah yang mau menyerahkan sendiri penanganan perkaranya kepada KPK. Dan yang seperti itu sangat baik dalam semangat sinergitas dan koordinasi dan yang pasti akan lebih menumbuhkan kepercayaan publik pada obyektifnya penanganan perkara-perkara dimaksud," kata Nawawi.
Sebelumnya, Komjak RI menyarankan terkait penanganan kasus menjerat Jaksa Pinangki agar ditangani penegak hukum independen seperti KPK.
Ketua Komjak Barita Simanjuntak menyebut tujuan itu agar menjaga marwah korps Adhiyaksa itu agar tetap bisa dipercaya publik.
Baca Juga: Profil Jaksa Pinangki Sirna Malasari Terlengkap
"Kami menyarankan untuk menjaga publik trust Kejaksaan supaya melibatkan lembaga penegak hukum independen seperti KPK sebab yang disidik adalah jaksa sehingga publik perlu diyakinkan prosesnya berjalan transparan, objektif dan akuntabel," kata Barita kepada Suara.com, Kamis (27/8/2020).
