Infografis
Suara.com - Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Kholid menyebut demokrasi di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo sedang putar balik ke belakang menuju otoritarianisme.
Kholid menilai demokrasi Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga hari ini memiliki beragam corak dan kekhasan. Ia menyebut pada masa Presiden Soeharto pembangunan lebih dipentingkan dibandingkan demokrasi. Usai reformasi, terjadi ledakan keinginan untuk menjalani kebebasan dalam bingkai demokrasi.
"Tapi di era Jokowi ada analisis dari seorang Indonesianis asal Australia yang menyebut demokrasi saat ini turn around, putar balik. Putar balik kepada otoritarianisme. Meski tidak eksplisit, tapi tanda-tanda itu sudah muncul," kata Kholid dalam acara PKS Muda Talks dengan tema Setelah 75 Tahun Merdeka: Bagaimana Indonesia Hari Ini?"
Pada era pandemi, Kholid menilai justru pemerintah sedang melakukan justifikasi untuk melepaskan nilai-nilai dasar dari demokrasi.
"Misalnya lewat perppu corona, judulnya untuk corona, tapi di dalamnya digolkan omnibus untuk perpajakan kemudian memangkas kewenangan legislasi, bahkan untuk APBN-P tidak perlu UU cukup dengan perpres," ujar dia.
Kholid menyebut PKS berdiri sendiri menolak perppu Covid-19 yang kemudian disahkan menjadi UU oleh DPR. Ia menyebut DPR seolah menyerahkan brankas fiskal negara diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah.
Ia menyebut gejala lain melalui draf RUU omnibus law yang melakukan sentralisasi dengan banyak mencabut kewenangan daerah.
"Diulas di media-media luar bahwa RUU Omnibus Law adalah legitimasi step by step untuk menjadi rezim yang otoriter secara konstitusional," kata Kholid.
Kemudian saat ini, menurut dia, ada ketakutan dari masyarakat sipil untuk bersuara. Ia menyebut, bahkan komedian yang mengetengahkan konteks lawakan dalam bingkai kritik diserang kebebasan berekspresi.
Baca Juga: Dilaporkan ke Jokowi, Kemendikbud Fokus Melanjutkan Misi Merdeka Belajar
"Pakar kesehatan yang vokal diambil alih akunnya. Pemerintah sedang fokus bangun buzzer sebab tanpa buzzer makan kebijakan tidak legitimate," kata Kholid.
