Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kepada menterinya untuk tidak sembarang ucap terkait penanganan Covid-19.
Terkait itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai sebaiknya Jokowi harus mulai merampingkan staf ahlinya nan gemuk.
Dedi mengatakan, ucapan Jokowi tersebut menjadi bukti kalau jajaran menterinya telah mengecewakan berulang kali. Dengan artian terdapat krisis kepemimpinan sehingga instruksi dan harapan presiden tidak dapat terimplementasi dengan baik.
Selain itu, Dedi juga menilai kalau tidak tepat apabila buruknya komunikasi publik pemerintah hanya dibebankan kepada menteri.
Baca Juga: Pandemi COVID-19, Gelaran Balapan Indonesia Beda dari Luar Negeri
"Bagaimanapun pemerintahan adalah kerja kolektif dan tentu pangkalnya ada pada presiden," kata Dedi saat dihubungi Suara.com, Rabu (26/8/2020).
Kalau dilihat dari kondisi saat ini, menurut Dedi lebih baik Jokowi menimbang untuk meniadakan staf ahli di Istana yang berjumlah banyak.
Apalagi Dedi melihat juru bicara pemerintah sama sekali tidak menyambung lidah presiden.
"Sama sekali tidak berfungsi sesuai manfaatnya," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi pada Senin (24/8/2020), meminta menteri-menterinya lebih dulu berkonsultasi kepada Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, sebelum memberikan pernyataan kepada media massa.
Baca Juga: Ratusan Karyawan Terpapar Covid-19, Pabrik LG di Bekasi Ditutup
Dengan begitu, Jokowi berharap semua menteri memunyai pernyataan seragam terkait penanganan pandemi.
"Saya minta setiap mau memberikan pernyataan urusan Covid-19, betul-betul ditanyakan lebih dulu ke Prof Wiku. Jadi, tidak ada statement berbeda-beda," ujar Jokowi.
Jokowi mengklaim, proses penanganan pandemi Corona yang dilakukan pemerintah sudah berada di jalur benar.
Ia mencontohkan soal pengembangan vaksin Covid-19 yang dilakukan pemerintah.
"Menurut saya, track kita sudah betul, baik, dari mencari vaksin. Negara lain belum cari vaksin, kita sudah ke sana ke sini cari vaksin," kata Jokowi.
Mengutip laporan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir, Jokowi mengatakan pemerintah sudah mengantongi komitmen pengadaan 290 juta vaksin Corona hingga akhir 2021.
Karena itu, kata Jokowi, komitmen tersebut merupakan berita bagus yang harus disampaikan kepada publik oleh menteri-menterinya.
"Saya sudah dapat laporan dari bu menlu, pak menteri BUMN, sampai 2021 kita kurang lebih mendapat komitmen 290 juta, itu besar sekali. Negara lain satu dua juta belum, kita sudah 290 juta, baik yang diproduksi di sini maupun yang akan diproduksi di luar."
