Infografis
Suara.com - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo kembali menyindir Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan istilah "si hoax."
Kali ini sindirannya disampaikan karena Ahok jadi pemberitaan hangat setelah dikait-kaitkan dengan kerugian perusahaan migas milik pemerintah itu rugi sampai sekitar Rp11 triliun pada semester pertama tahun 2020.
Melalui akun Twitter, Roy Suryo terang-terangan menyampaikan uneg-unegnya tentang Ahok. Bagi dia, sejak dulu, Ahok tidak ada apa-apanya sama sekali. Nama Ahok menjadi besar, menurut Roy Suryo, antara lain karena memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Politikus yang belum lama ini mengundurkan diri dari Partai Demokrat itu juga menyebut Ahok bisa terkesan menjadi manusia luar biasa karena didukung oleh buzzer atau influencer.
Baca Juga: 6 Penyebab Pertamina Rugi Rp 11 Triliun
Dalam pernyataan yang disampaikan di Twitter pada April lalu, Roy Suryo menyatakan setuju dengan apa yang dikatakan Tan Yoana tentang Ahok.
Menurut Roy Suryo, penunjukan Ahok menjadi komisaris utama Pertamina penuh kontroversi. Dia juga menyinggung gaji yang diterima Ahok yang disebutnya nggak masuk akal. Termasuk tindak tanduk Ahok pun tak luput dari pengamatan Roy.
Mungkin memang sudah jadi jalannya Ahok, menjadi orang terkenal, tetapi hampir selalu jadi sasaran tembak.
Sebelum dikait-kaitkan dengan kerugian Pertamina, Ahok juga dapat komentar-komentar pedas dari sejumlah pihak karena dianggap ikut bertanggungjawab gara-gara Pertamina tidak masuk dalam daftar 500 perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia atau Fortune Global 500 tahun 2020. Padahal, pada tahun lalu, perusahaan milik negara ini berada di peringkat 175. Perusahaan ini ketika itu menjadi satu-satunya perusahaan dari Indonesia yang masuk daftar Fortune.
Menanggapi polemik yang muncul, mantan Komisaris Jasa Marga dan Pelindo 1 Refly Harun mengatakan memang nilai kerugian Pertamina fantastis. Itu sebabnya langsung memantik polemik. Mengenai opini publik yang muncul, Refly Harun mengatakan, "Resikonya kalau orang ngetop, padahal belum tentu kerugian tersebut atau keuntungan perusahaan karena satu orang."
Baca Juga: Ahok Dianggap Gagal, Analis: Apakah akan Gentlemen Mundur?
Menurut Refly Harun kerugian Pertamina bukan karena faktor tunggal.
"Ya karena ada Covid-19 its okelah ya. Makanya saya katakan dont ever estimate dengan posisi atau jabatan dan dengan orang. Jadi Ahok tidak mungkin menjadi superman yang bisa menyelesaikan semua problem Pertamina apalagi posisinya bukan sebagai eksekutor. Posisinya kan pengawas," kata Refly Harun dalam channel Youtube-nya.
Dalam pembahasan isu Pertamina, Refly Harun lebih menekankan pada isu profesionalisme dan independensi.
Di Pertamina, Refly Harun mengatakan posisi Ahok bukan orang yang bisa menangani semua masalah, mengingat Ahok di sana bukan eksekutor program perusahaan.
"Kelebihannya satu saja karena dia diendorse oleh langsung pusat kekuasaan, wibawanya jadi tinggi, kan begitu. Omongannya didengarkan," kata Refly Harun.
Refly tidak tahu apakah di dalam perusahaan Pertamina terjadi matahari kembar atau tidak.
Refly Harun memberikan masukan untuk di masa mendatang dewan direksi dan komisaris perusahaan BUMN harus berasal dari kalangan independen dan profesional.
"Maksudnya begini, kemampuan untuk bertindak secara mandiri, bukan karena yang bersangkutan memiliki legitimasi atau kewibawaan karena dekat dengan kekuasaan, karena dekat istana, dekat menteri bumn. Penyakit BUMN itu begitu biasanya. Jadi kalau ada direksi yang merasa dekat dengan kementerian BUMN, biasanya kemaki (belagu) dia. Dan demikian juga dengan komisaris, kalau merasa dekat dengan kekuasaan belagu juga. Akhirnya yang terjadi bukan profesionalisme yang bertarung, tetapi lobi dan kedekatan dengan cantolan kekuasaan. Gesekan sering terjadi, kuat-kuatan," kata Refly Harun.
"Pengelolaan BUMN itu kalau beking-bekingan seperti ini, karena dia dekat dengan kekuasaan, karena dia dipandang orangnya presiden, lalu orang tunduk tanpa rasionalitas, maka tidak pernah independen dan profesional," Refly Harun menambahkan.
Padahal, kata Refly Harun, profesionalisme dan independensi wajib hukumnya dalam perusahaan kalau mau maju.
