Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan kepada jajaran menterinya untuk tidak sembarang berbicara tentang penanganan pandemi virus Corona (Covid-19).
Hal tersebut membuktikan kalau strategi komunikasi risiko yang dilakukan pemerintah harus dievaluasi.
Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman mengaku sangat mendukung dengan pernyataan Jokowi untuk meminta menteri lebih berhati-hati dalam berbicara penanganan pandemi. Pasalnya, hal tersebut berkaitan dengan strategi komunikasi risiko.
"Strategi komunikasi risiko yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam pengendalian suatu pandemi," kata Dicky saat dihubungi Suara.com, Rabu (26/8/2020).
Baca Juga: Agen Usain Bolt Benarkan Kliennya Positif COVID-19
Dalam praktiknya, kata Dicky strategi komunikasi risiko yang diterapkan pemerintah saat ini belum optimal sejak adanya pandemi. Kondisi tersebut tidak berubah meskipun saat ini sudah ada sedikit perubahan dari menteri yang mulai tidak banyak berbicara soal pandemi.
Padahal menurutnya strategi komunikasi resiko itu menjadi poin yang tidak bisa diabaikan. Selain itu, cara pejabat publik menyampaikan informasi kepada masyarakat pun harus lebih ditingkatkan.
"Seringkali juga dari satgasnya sendiri mengeluarkan hal yang tidak sesuai dengan teori komunukasi strategi ini," ujarnya.
"Jadi menurut saya ini harus dievaluasi bersama. Tidak hanya para menteri tapi juga satgasnya ya."
Tak Asal Ngomong
Baca Juga: Kasus Covid-19 Naik Terus, Anies Baswedan Mau Buka Bioskop
Sebelumnya, Jokowi pada Senin (24/8/2020), meminta menteri-menterinya lebih dulu berkonsultasi kepada Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, sebelum memberikan pernyataan kepada media massa.
Dengan begitu, Jokowi berharap semua menteri memunyai pernyataan seragam terkait penanganan pandemi.
"Saya minta setiap mau memberikan pernyataan urusan Covid-19, betul-betul ditanyakan lebih dulu ke Prof Wiku. Jadi, tidak ada statement berbeda-beda."
Jokowi mengklaim, proses penanganan pandemi Corona yang dilakukan pemerintah sudah berada di jalur benar.
Ia mencontohkan soal pengembangan vaksin Covid-19 yang dilakukan pemerintah.
"Menurut saya, track kita sudah betul, baik, dari mencari vaksin. Negara lain belum cari vaksin, kita sudah ke sana ke sini cari vaksin," kata Jokowi.
Mengutip laporan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri BUMN Erick Thohir, Jokowi mengatakan pemerintah sudah mengantongi komitmen pengadaan 290 juta vaksin Corona hingga akhir 2021.
Karena itu, kata Jokowi, komitmen tersebut merupakan berita bagus yang harus disampaikan kepada publik oleh menteri-menterinya.
"Saya sudah dapat laporan dari bu menlu, pak menteri BUMN, sampai 2021 kita kurang lebih mendapat komitmen 290 juta, itu besar sekali. Negara lain satu dua juta belum, kita sudah 290 juta, baik yang diproduksi di sini maupun yang akan diproduksi di luar."
