Infografis
Suara.com - Majelis hakim menolak permohonan bekas anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan untuk menjadi justice collaborator KPK.
Oleh sejumlah pihak, penolakan tersebut disayangkan. Sebab, seandainya permintaan Wahyu dipenuhi, bisa mengungkap lebih banyak informasi penting, mengingat kasus penyuapan tersebut bukan hanya melibatkan pelaku tunggal.
"Sayang sekali permintaan Wahyu S. sebagai justice collaborator ditolak hakim. Padahal kalau permintaan sebagai JC diterima maka berbagai issu terkait Harun Masiku dan lain-lain bisa selesai, tidak menggantung jadi spekulasi. Itu juga bukti kuatnya komitmen berantas korupsi oleh negara & KPK," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid melalui akun Twitter @hnurwahid.
Ketika mengajukan diri menjadi justice collaborator, Wahyu Setiawan menyatakan siap untuk membantu penegak hukum dalam mengungkap kecurangan dalam pemilu.
Baca Juga: KPU Gelar Uji Coba Aplikasi Rekapitulasi Elektronik Pilkada Serentak 2020
Menurut Hidayat dalam pernyataan di Twitter sebelumnya, untuk tujuan memperbaiki kualitas pemilu, seharusnya permohonan tersebut segera dipenuhi.
"Agar legalitas hasil pemilu tak terus disalahpahami. Dan demi keseriusan tegakkan hukum, untuk hadirkan pemilu yang berkualitas & jauh dari money politik, harusnya permintaan untuk jadi JC segera dikabulkan," kata wakil ketua MPR itu.
Tetapi ternyata majelis hakim menolak permohonan Wahyu Setiawan dalam sidang di pengadilan tipikor yang berlangsung Senin (24/8/2020) dengan alasan tidak memenuhi persyaratan.
"Majelis tidak dapat menetapkan terdakwa sebagai justice collaborator karena tidak memenuhi persyaratan SEMA No 4 tahun 2011," kata ketua majelis hakim Susanti Arsi Wibani.
Wahyu mengajukan permohonan menjadi justice collaborator saat sidang pemeriksaan terdakwa pada 20 Juli 2020.
Baca Juga: Eks KPU Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun, KPK Buka Peluang Ajukan Banding
Majelis hakim yang terdiri atas Susanti, Panji Surono, dan Sukartono tersebut sependapat dengan jaksa KPK yang juga menolak permohonan Wahyu karena menilai Wahyu merupakan pelaku utama dalam penerimaan uang (suap) dari Saiful Bahri terkait permohonan penggantian caleg DPR dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku di KPU.
Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan vonis terhadap Wahyu Setiawan yaitu pidana penjara selama 6 tahun ditambah denda Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan sedangkan rekannya kader PDIP Agustiani Fridelina Tio divonis 4 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 4 bulan kurungan.
Pengadilan berlangsung tanpa dihadiri kedua terdakwa di gedung pengadilan tipikor Jakarta. Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina mengikuti persidangan melalui video conference dari gedung KPK.
