Infografis
Suara.com - Ada penampakan yang cukup mencolok dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi alias MAKI, Boyamin Saiman saat hadir menjadi saksi sidang etik Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK Lama, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (25/8/2020). Boyamin datang menggunakan masker hitam bertuliskan "Free JRX".
Boyamin mendukung pembebasan pentolan band Superman Is Dead (SID) Jerinx yang ditahan Polda Bali terkait kasus dugaan pencemaran nama baik, pelanggaran UU ITE.
Boyamin pun memberikan tanggapan atas penahanan suami Nora Alexandra yang dianggap kurang tepat oleh Polda Bali.
"Soal saya memakai masker free JRX, saya menganggap bahwa apa yang disampaikan JRX ini hanya pendapat dan itu tidak semestinya diproses pidana," kata Boyamin kepada wartawan di lokasi.
Baca Juga: Diminta Mundur dari Ketua KPK, Begini Jawaban Firli Bahuri
Apalagi, kata Boyamin, dengan kepolisian menjerat Jerinx dengan memakai UU ITE dianggap masih menjadi perdebatan oleh kalangan masyarakat. Maka dari itu, Boyamin berharap kepolisian dapat memberikan penangguhan penahanan Jerinx.
"Mohon kepada kepolisian ditangguhkan penahanannya. Bukan dihentikan kasusnya loh ya, artinya silahkan jalan untuk berposes. Tapi mohon ditangguhkan penahananya," ujar Boyamin
Seperti diketahui, Jerinx SID dilaporkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atas dugaan pencemaran nama baik, karena mengunggah tulisan di Instagram dengan menyebut "IDI Kacung WHO" yang disertai emoji kepala babi.
Jerinx SID pun telah mengakui secara sadar membuat unggahan itu sebagai bentuk kritik. Dia juga sudah meminta maaf.
Jerinx SID ditetapkan sebagai tersangka pada 12 Agustus 2020 dan langsung ditahan hari itu juga di Polda Bali.
Baca Juga: Kelar Jalani Sidang Etik, Firli Ogah Bicara Kasus Helikopter Mewah
Atas kasus ini, Jerinx SID dikenakan pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/263/VI/2020/Bali/SPKT, tanggal 16 Juni 2020.
Dia juga diancam hukuman enam tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar.
