Infografis
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta jajaran anggota DPR RI yang tergabung dalam Baleg dan tim perumus menyambangi ribuan buruh yang menggelar aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan PHK massal di tengah Covid di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020).
Berdasarkan pantauan Suara.com di lokasi terlihat Sufmi Dasco ditemani Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, Ketua Tim Perumus Willy Aditya, Anggota DPR RI Komisi III yang juga anggota perumus Habiburokhman serta beberapa yang lain.
Mereka datang dengan dengan pengawalan yang ketat. Dasco dan pihaknya kemudian diminta untuk naik ke atas mobil komando untuk menyampaikan pidato.
Adapun Presiden KSPI Said Iqbal yang sudah menunggu dari atas mobil komando menjelaskan maksud aksi yang digelar ribuan buruh hari ini di depan DPR RI.
Baca Juga: Boom Smoke Warnai Aksi Ribuan Buruh Tolak RUU Cipta Kerja di DPR
"Ada dua tujuan aksi dilakukan pada 25 Agustus 2020 hari ini pertama adalah kita ingin meberikan dukungan moral sekaligus apresiasi kaum buruh kepada DPR RI yang bersamasama dengan kita membentuk tim perumus," kata Said di lokasi.
Terkahir dia berharap dengan dilibatkan kaum buruh dalam tim perumus Omnibus Law DPR bisa menyuarakan hak-hak buruh yang selama ini menjadi keluhan.
"Kita dibentuk tim peumus agar di dengar oleh DPR. Sekali lagi hidup buruh," tuturnya.
Hingga berita ini ditulis para buruh masih tampak berkumpul menyauarakan aspirasinya di depan Gedung DPR. Ada dua yang mereka suarakan yakni menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan stop PHK massal di tengah Covid.
Selain di Jakarta, demo juga akan dilakukan di 19 provinsin lain di Indonesia.
Baca Juga: Tolak RUU Cipta Kerja dan PHK di Tengah Pandemi, Buruh Geruduk DPR Lagi
Demonstrasi itu dilakukan buruh yang tergabung dalam KSPI.
Presiden KSPI Said Iqbal menyamapaikan bahwa aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap Omnibus Law dan pemutusan hubungan kerja akibat COVID-19.
"Sampai saat ini kami belum melihat apa strategi pemerintah dan DPR untuk menghindari PHK besar-besaran akibat Covid-19 dan resesi ekonomi," kata Said Iqbal dalam pernyataan di Jakarta pada Senin.
