Infografis
Suara.com - Buruh pabrik es krim Aice akan menggelar aksi massa di depan kantor Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI).
Pasalnya, mereka mengungkapkan, banyak artis di bawah naungan PARFI menerima endorse produk es krim yang disebut telah mengeksploitasi buruh tersebut.
Aksi unjuk rasa tersebut akan digelar Selasa (25/8/2020). Sedikitnya 400 buruh pabrik Aice akan mengikuti aksi.
Perwakilan Federasi Serikat Buruh Demokratik Kerakyatan (F-SEDAR), Fajar Junianto mengatakan, mereka berharap para artis tak lagi menerima pekerjaan endorse es krim Aice.
Baca Juga: Pengakuan Buruh Es Krim Aice: Tidur Berimpitan di Mes, Makan Cuma Urap
Sebabm Fajar mengklaim, Aice di bawah naungan PT Alpen Food Industri telah mengeksploitasi buruh dan melakukan PHK sepihak.
"Sikap artis-artis yang meng-endorse produk es krim Aice dinilai mencederai rasa kemanusiaan, dan tidak menunjukkan rasa empati kepada buruh-buruh perempuan Aice yang mengalami keguguran," ujar Fajar kepada Suara.com, Senin (24/8/2020).
Fajar menyebut, ada sejumlah artis yang menerima endorse dari es krim Aice, antara lain LM, BW, VB, Gs, GM, dan masih banyak lagi.
"Kami berharap PARFI memberikan penjelasan kepada artis-artis anggotanya untuk bersolidaritas kepada kami, caranya tak lagi meng-endorse es krim AICE," ucapnya.
Selain ke kantor PARFI, buruh juga akan melakukan aksi unjuk rasa di kantor Aice Jakarta Barat, dan gedung DPR/MPR RI.
Baca Juga: Nasib Buruh Aice Tak Semanis Es Krimnya, Dipacu Kerja hingga Keguguran
Aksi unjuk rasa tersebut telah dilakukan sejak Februari 2020 lalu hingga muncul tagar #BoikotAice sebagai bentuk protes publik terhadap Aice.
Saat itu, sekitar 600 buruh melakukan aksi mogok kerja menuntut perusahaan melakukan perbaikan terhadap sistem ketenagakerjaan PT Alpen Food Industry (PT AFI), produsen es krim Aice.
Salah satu masalah ketenagakerjaan yang disoroti adalah para pekerja wanita hamil dipaksa untuk bekerja sesuai dengan target normal, mengangkat beban 10 gulung rol plastik, dimana berat satu gulung adalah 10 kilogram.
Mereka juga diharuskan menyapu dan mengepel secara jongkok sebelum mulai bekerja hingga ditempatkan di bagian produksi yang menggunakan bahan kimia berbahaya dan mengganggu kesehatan ibu hamil.
Para buruh hamil baru diizinkan untuk tidak bekerja di shift 3 (23.00-07.00) jika usia kehamilan telah memasuki bulan kelima. Kurang dari lima bulan, buruh hamil dipekerjakan sama seperti buruh lainnya.
Setidaknya sepanjang 2019 hingga awal 2020, Sarinah menyebutkan telah terjadi 14 kasus keguguran dan enam kasus buruh PT AFI yang hamil bayinya meninggal dunia saat dilahirkan.
Setelah empat bulan berlalu, upaya bipartit hingga tripartit telah ditempuh namun tak juga menemukan titik terang, para buruh yang unjuk rasa justru di PHK.
Para buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPP PKB, Kedutaan Besar Singapuran dan Kementerian pekerjaan pada Minggu (5/7/2020).
Fajar menyebut, hingga kini upaya mediasi pihak manajemen dengan buruh belum juga menemui sepakat. Semua tuntutan buruh tidak ada satupun yang direspons oleh pihak manajemen.
"Bipatrit hingga tripatrit sudah dilakukan tetapi tidak ada kesepakatan. Makanya buruh melakukan mogok kerja, tapi perusahaan malah mem-PHK sepihak buruh dengan alasan mangkir, pdahal jelas buruh sedang mogok kerja," ungkapnya.
Para buruh menuntut PT AFI yang notabenenya ialah sebuah perusahaan modal asing yang pemegang sahamnya asal Singapura memenuhi tuntutan mereka.
Para buruh juga menuntut pertanggungjawaban PKB yang telah empat periode sejak 2005 mendapatkan jatah kursi Menteri Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Legal Corporate Aice Simon Audry Halomoan Siagian membantah berbagai tudingan tersebut. Simon membantah telah melakukan eksploitasi terhadap buruhnya.
Simon menjelaskan, PT AFI telah memenuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku.
"Berbagai anjuran yang diberikan oleh regulator melalui UPDT Ketenagakerjaan telah seluruhnya dipenuhi oleh perusahaan. Prinsip best compliance selalu berusaha dipenuhi oleh Aice Group," ujar Simon kepada Suara.com.
Adapun terkait upaya mediasi pihak manajemen dengan buruh telah melalui perundingan secara bipartit sebanyak lima kali namun berujung aksi mogok kerja. Para buruh menuntut adanya kenaikan upah.
PT AFI mengkualifikasikan aksi tersebut sebagai mogok kerja tidak sah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Nomor 232/MEN/2003.
PT AFI juga telah memberikan imbauan untuk kembali bekerja sebanyak dua kali berturut-turut dalam waktu 7 hari, namun tidak diindahkan.
"Sebagai konsekuensinya berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Kepmen 232/2003, pekerja-pekerja tersebut dianggap mengundurkan diri," ungkapnya.
PT AFI juga telah mengajukan permohonan mediasi ke Dinas Ketenagakerjaan dan sudah dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali. PT WAFI datang di kedua pemanggilan tersebut, sementara para buruh hanya datang satu kali.
"Sekarang para pihak sepakat menunggu anjuran tertulis dari mediator," tegasnya.
