Suara.com - Isu reshuffle mengemukan seusai Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S. Pane menyampaikan informasi yang menyebutkan bakal ada 11 sampai 18 menteri yang akan diganti dalam perombakan kabinet mendatang.
Kalaupun ada perombakan kabinet, menurut analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim, sifatnya akan terbatas dan waktu pelaksanaannya menunggu akhir 2020.
"Kesan saya Presiden @jokowi bukan orang yang akan melakukan reshuffle besar-besaran. Kalaupun ada reshuffle akan bersifat terbatas dan akan menunggu momentum yang tepat. Saya pikir kalau ada reshuffle Presiden akan memilih akhir Oktober 2020, memasuki tahun kedua pemerintahannya," kata Rustam melalui akun Twitter @RustamIbrahim.
Lebih jauh, Rustam menyampaikan analisanya mengenai kalangan mana dan apa tujuan mereka memunculkan isu itu.
Baca Juga: Dibela Ruhut: Selama Dana Influencer Bisa Dipertanggungjawabkan Kok Repot
"Kesan saya isu reshuffle yang ramai diberitakan akhir-akhir ini, di-drive kepentingan orang-orang yang berharap bisa masuk menjadi menteri dalam kabinet Presiden @jokowi," kata Jokowi.
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera yang kini menjabat wakil ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Presiden Joko Widodo perlu melakukan perombakan kabinet untuk mengganti menteri yang performa kinerjanya buruk.
"Kalau Pak Jokowi ingin diingat sebagai presiden yang meninggalkan warisan atau legacy yang baik, menurut saya sih sebaiknya beliau laksanakan apa yang membuat beliau marah itu, yaitu reshuffle kabinet," kata Hidayat dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (20/8/2020).
Jokowi pernah meluapkan kekecewaannya di depan jajaran Kabinet Indonesia Maju karena dinilai performas kinerjanya tidak memuaskan dalam penanganan dampak pandemi Covid-19.
Namun, kemarahan Jokowi dinilai belum menciptakan perubahan yang signifkan di kabinet.
Baca Juga: Heboh Reshuffle 18 Menteri Jokowi, Istana: Kabinet Indonesia Fokus Kerja
Menurut Hidayat kalau jajaran kabinet Indonesia Maju tidak menunjukkan perbaikan, Jokowi bakal mendapatkan dampak negatif. Selain itu, rakyat Indonesia juga menjadi pihak yang paling terdampak.