Infografis
Egi juga menilai pemerintah hanya mengambil jalan pintas dengan menggunakan influencer.
"Tidak sehat dalam demokrasi karena mengaburkan substansi kebijakan yang tengah disusun dan tertutupnya percakapan publik," kata dia.
Tapi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, membantah adanya anggapan Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya sampai kemudian menggandeng influencer.
"Saya kira tidak. Karena namanya program harus dipahami sampai ke pelosok, sampai ke desa-desa, ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh media," ujar Donny, Jumat (21/8/2020).
Baca Juga: Era Soekarno RI Dijuluki Singa Asia, Soeharto Macan Asia, Kalau Jokowi?
Donny menjelaskan alasan pemerintah menggandeng influencer supaya program-program strategis pemerintah sampai ke masyarakat yang umumnya sudah melek dengan media sosial.
"Influencer itu kan kita tahu menggunakan sosmed. Sosmed kan banyak yang menggunakan. Jadi saya kira bukan tidak percaya diri tapi jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan milenial," tutur Donny.
Empat puluh persen populasi penduduk Indonesia merupakan kelompok milenial. Itu sebabnya, penggunaan influencer menjadi relevan untuk membantu menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat.
"Karena 40 persen populasi kita milenial, sehingga program-program itu bisa dipahami. Misalnya, bansos. Orang kan tidak tahu bagaimana melakukan bansos, daftarnya kemana, prosedurnya seperti apa," kata Donny.
"Bukan tidak percaya dengan kebijakannya. Kebijakannya sih fine-fine saja, tapi supaya semua orang paham bahwa kebijakan ini suatu yang baik dan bermanfaat," Donny menambahkan.
Baca Juga: Apa Itu Influencer? Simak Penjelasan Berikut
