Infografis
Suara.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, membantah adanya anggapan yang menyebutkan Presiden Joko Widodo sedang tidak percaya diri dengan program-programnya sampai kemudian menggelontorkan duit yang nilainya fantastis demi menggandeng influencer.
"Saya kira tidak. Karena namanya program harus dipahami sampai ke pelosok, sampai ke desa-desa, ke daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh media," ujar Donny, Jumat (21/8/2020).
Donny menjelaskan alasan pemerintah menggandeng influencer supaya program-program strategis pemerintah sampai ke masyarakat yang umumnya sudah melek dengan media sosial.
"Influencer itu kan kita tahu menggunakan sosmed. Sosmed kan banyak yang menggunakan. Jadi saya kira bukan tidak percaya diri tapi jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan milenial," tutur Donny.
Baca Juga: Istana Sangkal Dana Rp 90 Miliar Buat Bayar Influencer: Enggak Semuanya
Empat puluh persen populasi penduduk Indonesia merupakan kelompok milenial. Itu sebabnya, penggunaan influencer menjadi relevan untuk membantu menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat.
"Karena 40 persen populasi kita milenial, sehingga program-program itu bisa dipahami. Misalnya, bansos. Orang kan tidak tahu bagaimana melakukan bansos, daftarnya kemana, prosedurnya seperti apa," kata Donny.
"Bukan tidak percaya dengan kebijakannya. Kebijakannya sih fine-fine saja, tapi supaya semua orang paham bahwa kebijakan ini suatu yang baik dan bermanfaat," Donny menambahkan.
Sebelum Istana bicara, Indonesia Corruption Watch menemukan anggaran miliaran rupiah digelontorkan pemerintah untuk menggandeng influencer dalam mempromosikan kebijakan-kebijakan strategis.
ICW menilai Presiden Jokowi sedang tidak percaya dengan program-program sendiri.
Baca Juga: Ikut Sekolah Partai, Gibran Ditanya Sudah Cukur atau Belum
Beragam data belanja anggaran untuk pengadaan aktivitas barang dan jasa dan pelibatan influencer ditemukan ICW melalui situs LPSE kementerian, lembaga pemerintah non kementerian. Hingga 2020, pemerintah telah menggelontorkan Rp1,29 triliun untuk belanja terkait aktivitas di sektor digital.
