Media Asing: Tertinggal dari Negara Lain, Indonesia Gagal Tangani Covid-19

Suara.com - Indonesia disebut gagal menangani pandemi covid-19 dan terus berada di gelombang pertama, ketika negara lain sudah mengalami gelombang kedua serangan virus tersebut.

Disadur dari Al Jazeera, Jumat (21/8/2020), pemerintahan Indonesia dianggap masih belum berhasil menangani pandemi covid-19, karena jumlah kasus positif masih terus bertambah.

Indonesia juga disebut sebagai salah satu negara dengan pendekatan yang tidak ilmiah ketika menangani virus corona.

Al Jazeera dalam artikel berjudul Endless first wave: How Indonesia failed to control coronavirus, yang terbit Kamis (20/8/2020), menuliskan, "Baru minggu lalu, Luhut Pandjaitan, menteri kelautan Indonesia dan orang kepercayaan dekat presiden, menyebut jus manggis herbal sebagai obat virus corona."

Baca Juga: Update Covid-19 Global: Kasus Baru India Terbanyak di Dunia

"Usulan terbaru dari rangkaian pengobatan ortodoks yang dikemukakan anggota kabinet Joko Widodo selama enam bulan terakhir adalah mulai dari doa, nasi yang dibungkus daun pisang, hingga kalung kayu putih."

"Solusi tersebut mencerminkan pendekatan tidak ilmiah untuk memerangi virus corona di negara terpadat keempat di dunia, di mana tingkat pengujiannya termasuk yang terendah di dunia, pelacakan kontak minimal, dan pihak berwenang telah menolak penguncian bahkan ketika infeksi meningkat." 

Indonesia masih dianggap tidak mampu menunjukkan tanda-tanda mengendalikan penyebaran virus corona.

Penyebaran infeksi tercepat di Asia Timur, dengan 17 persen orang dinyatakan positif, meningkat hampir 25 persen di luar ibukota Jakarta.

Angka di atas 5 persen berarti wabah tidak terkendali, menurut Organisasi Kesehatan Dunia.

Baca Juga: Sembuh dari Covid-19, Pasien Disarankan Tetap Rutin Kontrol ke Dokter

"Virus ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Yang kita lakukan pada dasarnya adalah kekebalan komunitas," kata Prijo Sidipratomo, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Pengembangan Veteran Nasional di Jakarta. "Jadi, kita harus menggali banyak sekali kuburan."

Kekebalan kelompok menggambarkan skenario di mana sebagian besar populasi tertular virus dan kemudian kekebalan yang meluas menghentikan penyebaran penyakit.

Juru bicara pemerintah Wiku Adisasmito tidak menanggapi pertanyaan rinci dari Reuters.

Ia mengatakan, angka penularan merupakan "Peringatan bagi Indonesia untuk terus meningkatkan upaya penanganannya", dan kasus positif perkapita di Indonesia lebih rendah dari kebanyakan negara.

Kantor Presiden Joko Widodo tidak menanggapi pertanyaan yang dikirim oleh Reuters. Yang pasti, 144.945 infeksi yang dikonfirmasi di Indonesia dari populasi 270 juta jauh lebih sedikit daripada jutaan yang dilaporkan di Amerika Serikat, Brasil, dan India, dan di bawah negara tetangga Filipina, yang memiliki kurang dari setengah populasi Indonesia.

Tetapi skala sebenarnya dari wabah di Indonesia mungkin masih tersembunyi: India dan Filipina menguji empat kali lebih banyak per kapita, sementara AS menguji 30 kali lebih banyak.

Statistik dari Our World in Data, sebuah proyek penelitian nirlaba yang berbasis di Universitas Oxford, menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-83 dari 86 negara yang disurvei untuk keseluruhan tes per kapita.

"Kekhawatiran kami belum mencapai puncak, puncaknya bisa datang sekitar Oktober dan mungkin belum selesai tahun ini," kata Iwan Ariawan, ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia.

"Saat ini, kami tidak bisa mengatakan itu terkendali." tegasnya.

Omong kosong

Pada awal pandemi, pemerintah Indonesia terkesan lambat menanggapi dan enggan mengungkapkan apa yang diketahuinya kepada publik, menurut lebih dari 20 pejabat pemerintah, manajer laboratorium uji, dan pakar kesehatan masyarakat yang berbicara kepada Reuters.

Pada 13 Maret, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah menahan informasi agar tidak menimbulkan kepanikan.

Selama dua minggu pertama bulan Maret, pemerintah menyembunyikan setidaknya setengah dari infeksi harian yang disadari, dua orang yang memiliki akses ke data tersebut mengatakan kepada Reuters.

Kedua orang tersebut mengatakan bahwa mereka kemudian dilarang melihat data mentah.

Menurut Alvin Lie, anggota Ombudsman Indonesia, kebijakan Presiden Jokowi pada bulan Maret untuk perluasan besar-besaran pengujian diagnostik cepat mungkin telah merusak rezim pengujian negara.

Studi ilmiah menunjukkan rapid test, yang menguji sampel darah untuk antibodi, ternyata jauh kurang akurat daripada metode PCR, yang menguji sampel dari hidung atau tenggorokan untuk mengetahui materi genetik.

Dorongan Jokowi untuk menggunakan tes yang kurang andal mengalihkan sumber daya dari tes PCR, kata tiga manajer lab kepada Reuters.

Lie mengatakan kepada Reuters bahwa para importir alat rapid test, termasuk perusahaan besar milik negara dan perusahaan swasta, memperoleh keuntungan besar dengan mengenakan biaya kepada konsumen hingga satu juta rupiah, meskipun setiap tes hanya berharga Rp 50.000.

Pada pertengahan April, pemerintah provinsi mengatakan pengujian cepat di provinsi di Jawa Barat, Bali, dan Yogyakarta menghasilkan ratusan negatif palsu dan positif palsu.

Meski demikian, rapid test terus digunakan secara luas dan Pemerintah Indonesia butuh waktu hingga Juli untuk menghentikan impor rapid test cepat dan memberlakukan batasan harga sebesar Rp 150.000.

Pada bulan Juli, Indonesia juga secara resmi menyarankan pemerintah provinsi dan lainnya untuk tidak menggunakan rapid test untuk tujuan diagnostik dalam pedoman terbaru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Tetapi Lie mengatakan ada persediaan yang sangat besar dan rapid test masih dilakukan secara luas, termasuk untuk menyaring pekerja kantor dan pelancong untuk memungkinkan mereka bergerak bebas selama 14 hari.

"Itu seperti mengatakan selama 14 hari ke depan setelah tes mereka bebas dari virus. Itu benar-benar tidak masuk akal. Semua itu menunjukkan, dan tidak terlalu akurat, apakah mereka bebas dari virus ketika sampel diambil," kata Lie .

Adisasmito menolak berkomentar apakah seruan presiden untuk rapid test merusak upaya pengujian secara keseluruhan.

Dia mengakui ketidakakuratan rapid test tetapi mengatakan itu masih berguna dalam beberapa situasi di mana kapasitas untuk menggunakan tes PCR terbatas, termasuk menyaring wisatawan.

Pemerintah pusat tidak mengungkapkan tingkat penggunaan rapid test secara nasional. Tetapi data dari Jawa Barat, provinsi terbesar di Indonesia dengan 50 juta penduduk, menunjukkan bahwa mereka telah melakukan rapud test 50 persen lebih banyak daripada tes PCR.

Pejabat pemerintah mengatakan 269 laboratorium dengan mesin PCR sekarang beroperasi. Namun, laboratorium semakin tidak dapat memenuhi permintaan karena infeksi meningkat. Jumlah kasus yang dicurigai meningkat dua kali lipat menjadi 79.000 dalam sebulan terakhir, menurut data pemerintah.

Sebagian dari masalahnya adalah kapasitas lab masih jauh dari dimanfaatkan sepenuhnya, menurut empat petugas kesehatan.

Achmad Yurianto, mengatakan kepada Reuters bahwa Indonesia mampu menguji 30.000 orang per hari, lebih dari dua kali lipat rata-rata harian 12.650 orang yang dites selama sebulan terakhir.

Lima manajer laboratorium dan konsultan yang dihubungi oleh Reuters mengatakan kegagalan untuk menggunakan kapasitas pengujian negara tersebut disebabkan oleh kurangnya perhatian pemerintah yang menyebabkan kekurangan staf dan reagen, bahan kimia yang diperlukan untuk pengujian.

Pekan lalu Ahmad Yurianto mengatakan laboratorium tidak memiliki cukup waktu untuk memeriksa semua spesimen karena beberapa laboratorium bekerja dengan hari dan jam yang terbatas.

Kurangnya Pelacakan Kontak

Pengujian PCR yang luas dan hasil cepat sangat penting untuk melacak kontak orang yang terinfeksi oleh virus corona. Menurut pedoman nasional yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan Indonesia pada 13 Juli, pelacakan kontak adalah kunci utama dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

Reuters bertanya dengan 12 petugas kesehatan di seluruh Indonesia yang menggambarkan upaya pelacakan kontak ceroboh dan tidak efektif.

Rahmat Januar Nor, seorang pejabat kesehatan di kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan, mengatakan informasi tentang kasus baru virus corona sering masuk ke kantornya dari berbagai wilayah, dengan nama yang tidak lengkap, nomor telepon yang tidak aktif, atau alamat lama untuk pasien dan kontak mereka bermasalah.

"Kami meminta bantuan para kepala desa," kata Nor kepada Reuters. "Tapi pada akhirnya, kami tidak menemukan (kontak) mereka hampir sepanjang waktu." jelasnya.

Ketika menemukan kontak, banyak yang menolak untuk diuji, takut mereka akan kehilangan pekerjaan atau dikucilkan di lingkungannya.

Data yang tidak dipublikasikan dari satuan tugas Covid-19 pemerintah, ditinjau oleh Reuters, menunjukkan hanya 53,7 persen orang yang diidentifikasi sebagai pembawa penyakit yang dikonfirmasi atau dicurigai menjadi sasaran pelacakan kontak pada 6 Juni.

Adisasmito tidak memberikan data pelacakan kontrak terbaru tetapi mengakui masih rendah dan mengatakan pemerintah bertekad untuk melacak 30 orang per kasus positif.

Jumlah tersebut masih rendah dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Korea Selatan mengatakan pada bulan Mei bahwa mereka melacak dan menguji hampir 8.000 orang setelah seorang pria dinyatakan positif setelah mengunjungi klub malam.

Menurut lima orang yang mengetahui masalah ini, WHO menyarankan pihak berwenang Indonesia bahwa pelacakan kontak harus melibatkan setidaknya 20 orang yang dilacak per kasus yang dikonfirmasi dan dicurigai. Tetapi Indonesia hanya rata-rata melacak sekitar dua kontak per kasus, menurut pejabat provinsi dan data yang ditinjau oleh Reuters.

Di Jakarta, tempat virus pertama kali ditemukan di Indonesia, data menunjukkan rata-rata kurang dari dua kontak yang dilacak untuk setiap kasus yang dikonfirmasi dan dicurigai pada bulan Juli.

Di Jawa Timur, tingkat penelusurannya 2,8 kontak per setiap pasien yang dikonfirmasi dan dicurigai, menurut peneliti dari Universitas Airlangga.

Seorang juru bicara WHO mengatakan Indonesia mulai mengikuti rekomendasi pelacakan kontaknya pada pertengahan Juli.

Masih di Gelombang Pertama

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memberlakukan lockdown karena alasan ekonomi dan keamanan.

Namun di sisi lain, pemerintah terus mengingatkan masyarakat untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sosial saat bekerja, bepergian, dan bersosialisasi.

"Argumennya adalah kami tidak dapat [membelinya]," kata Soewarta Kosen, seorang ekonom kesehatan yang berkonsultasi dengan pemerintah mengenai tanggapan virus korona, kepada Reuters.

"Kami takut akan terjadi kerusuhan sosial." jelas Kosen.

Perekonomian Indonesia hanya menyusut 5,3 persen pada triwulan kedua tahun 2020, jauh lebih sedikit dibandingkan banyak perekonomian negara lainnya. Tetapi ahli epidemiologi mengatakan mereka khawatir keputusan itu akan merugikan Indonesia dalam jangka panjang, terutama karena sistem kesehatannya tidak memadai untuk mengatasi jika kasus positif terus meningkat.

Dr Bambang Pujo, seorang ahli anestesi di rumah sakit rujukan utama Covid-19 di Surabaya, mengatakan tingkat kematian di bangsal antara 50 persen dan 80 persen dan tempat tidur tidak cukup.

"Sepuluh jam di dalam baju hazmat seperti lari maraton dua kali," katanya.

"Bayangkan bagaimana perasaan kami. Ini seperti bermain sebagai Tuhan. Kami berharap kami tidak membuat kesalahan dan, jika kami melakukannya, kami dimaafkan." ujae Dr Bambang.

Indonesia hanya memiliki 2,5 tempat tidur perawatan intensif per 100.000 orang, menurut BNPB. Jumlah tersebut masih jauh dengan India yang memiliki 6,9 tempat tidur per 100.000 orang di India, menurut laporan April dari Universitas Princeton. Adisasmito mengatakan sistem perawatan kesehatan terus ditingkatkan.

"Kita harus tahu infrastruktur kita belum siap menghadapi pandemi seperti ini," kata Dr Bambang.

"Negara lain sudah menghadapi gelombang kedua. Kami selalu di gelombang pertama." kata Dr Bambang.