Infografis
Pada 13 Maret, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah menahan informasi agar tidak menimbulkan kepanikan.
Selama dua minggu pertama bulan Maret, pemerintah menyembunyikan setidaknya setengah dari infeksi harian yang disadari, dua orang yang memiliki akses ke data tersebut mengatakan kepada Reuters.
Kedua orang tersebut mengatakan bahwa mereka kemudian dilarang melihat data mentah.
Menurut Alvin Lie, anggota Ombudsman Indonesia, kebijakan Presiden Jokowi pada bulan Maret untuk perluasan besar-besaran pengujian diagnostik cepat mungkin telah merusak rezim pengujian negara.
Baca Juga: Update Covid-19 Global: Kasus Baru India Terbanyak di Dunia
Studi ilmiah menunjukkan rapid test, yang menguji sampel darah untuk antibodi, ternyata jauh kurang akurat daripada metode PCR, yang menguji sampel dari hidung atau tenggorokan untuk mengetahui materi genetik.
Dorongan Jokowi untuk menggunakan tes yang kurang andal mengalihkan sumber daya dari tes PCR, kata tiga manajer lab kepada Reuters.
Lie mengatakan kepada Reuters bahwa para importir alat rapid test, termasuk perusahaan besar milik negara dan perusahaan swasta, memperoleh keuntungan besar dengan mengenakan biaya kepada konsumen hingga satu juta rupiah, meskipun setiap tes hanya berharga Rp 50.000.
Pada pertengahan April, pemerintah provinsi mengatakan pengujian cepat di provinsi di Jawa Barat, Bali, dan Yogyakarta menghasilkan ratusan negatif palsu dan positif palsu.
Meski demikian, rapid test terus digunakan secara luas dan Pemerintah Indonesia butuh waktu hingga Juli untuk menghentikan impor rapid test cepat dan memberlakukan batasan harga sebesar Rp 150.000.
Baca Juga: Sembuh dari Covid-19, Pasien Disarankan Tetap Rutin Kontrol ke Dokter
Pada bulan Juli, Indonesia juga secara resmi menyarankan pemerintah provinsi dan lainnya untuk tidak menggunakan rapid test untuk tujuan diagnostik dalam pedoman terbaru untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19.
