Sebut Menag, Mendikbud dan Menkumham Cocok Direshuffle, Ini Alasan HNW

Kamis, 20 Agustus 2020 | 20:15 WIB
Sebut Menag, Mendikbud dan Menkumham Cocok Direshuffle, Ini Alasan HNW
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-undangan PDIP Yasonna H Laoly memberi keterangan kepada wartawan di Royal Ambarrukmo, Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (17/1/2020). - (Suara.com/Baktora)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai terdapat tiga menteri yang layak direshuffle oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ketiganya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Nadiem dianggap HNW sudah mendapatkan kritikan sejak awal menerima mandat dari Jokowi sebagai menteri. Apalagi Nadiem tidak memiliki latar belakang pendidikan yang pas untuk menjadi Mendikbud.

"Saya enggak tahu juga kok pak Nadiem menerima amanat sebagai menteri pendidikan yang bukan bidang dia dan keahliannya tidak pernah teruji dalam hal ini," kata HNW dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (20/8/2020).

Baca Juga: Nadiem Kaget Internet Belum Merata, Wakil Ketua MPR: Kemana Saja?

Kredibilitas Nadiem juga semakin dipertanyakan ketika terjadi pandemi virus Corona (Covid-19). Pembelajaran di sekolah terpaksa dilakukan secara jarak jauh dan memanfaatkan teknologi.

Akan tetapi pelaksanaannya pun memiliki kendala karena teknologi dan internet yang belum merata di setiap daerah di Indonesia.  Menurut HNW, Nadiem belum bisa memecahkan permasalahan tersebut.

"Harusnya dia membuat terobosan," ujarnya.

Selain Nadiem, HNW juga menyebut nama Menteri Agama Fachrul Razi. Memiliki latar belakang dari dunia militer dianggapnya tidak sesuai dengan tupoksinya di Kemenag.

"Seringkali beliau ya pendekatannya sepertinya masih pendekatan yang gaya logika militer sehingga membuat banyak tokoh dan termasuk ormas-ormas Islam yang enggak nyaman dengan cara pendekatan semacam ini," tuturnya.

Baca Juga: Hidayat Nur Wahid Singgung Kompetensi Nadiem Sebagai Mendikbud

Belum lagi, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut juga sempat menyinggung ketika Fachrul mengambil keputusan sendiri soal pembatalan pemberangkatan haji. Padahal kalau menurut undang-undang yang berlaku, pengambilan keputusan itu harus dilakukan bersama dengan mitra dalam hal ini Komisi VIII DPR RI.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI