"Kelompok seperti ini pasti berkaitan dengan aktivitas politik. Tapi apakah kami akan mendorong tokoh tertentu (untuk jadi presiden 2024)? Tidak," kata Refly saat dihubungi lewat telepon.
"Saya belum mendengar pembicaraan ke arah sana. Saya juga tidak tertarik ke sana karena saya bergabung setelah melihat bahwa perjuangannya nilai, yang dibangun sistem," tambahnya.
Pada deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta, KAMI membacakan delapan tuntutan kepada pemerintah. Isu yang mereka angkat antara lain tentang penanganan pandemi Covid-19, oligarki dan dinasti politik, serta dugaan kriminalisasi terhadap pengkritik pemerintah.
Baca Juga: Demokrat dan PPP Resmi Koalisi di 23 Daerah Pilkada 2020