Infografis
Suara.com - Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh (FSB) Niaga, Informatika, Keuangan, Perbankan dan Aneka Industri (Nikeuba) menggeruduk Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (19/8/2020).
Meski di tengah pandemi Covid-19, mereka tetap turun untuk melakukan aksi menolak RUU Omnibus Law.
Sebelum menggeruduk ke Kantor DPRD Provinsi Sumsel, para buruh ini juga melakukan aksi unjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Sumsel.
Di sela-sela aksi tersebut, Koordinator Aksi Eric Davistian menilai jika RUU Omnibus Law hanya akan menguntungkan investor dan para pengusaha saja, sedangkan para pekerja tak akan mendapatkan kesejahteraan. Padahal, menurutnya, antara pekerja dan pengusaha mempunyai peran masing-masing, juga hak dan kewajiban yang sama.
Baca Juga: Tolak RUU Omnibus Law, Orator: Kami Sudah Bosan dengan Kalimat Politis
“Kami ini (buruh) punya hak yang sama. Kami ini sebagai buruh punya martabat,” ungkap dia.
Namun, ia menyebut pemerintah mengundang investor, akan tetapi pemerintah dalam hal ini lalai terhadap hak rakyatnya.
“Kami punya martabat. Kami punya dedikasi. Tapi, ngapa kami dianggap bukan apa-apa,” tegas dia.
Pihaknya pun menilai sebagai buruh kini semakin sulit di tengah pandemi Covid-19. Banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK pun semakin membuat kepastian nasib buruh menghilang.
“Kami minta pemerintah di pusat dan di daerah bisa menjamin pemberian subsidi kepada para pekerja sektor informal dan non informal tanpa syarat. Selain itu, bisa memberi kepastian hukum bagi pekerja dalam berserikat,” tutur dia.
Baca Juga: Dihadang Kawat Berduri, Ratusan Buruh Tak Bisa Demo saat Ada Jokowi di MPR
Kontributor : Rio Adi Pratama
