Infografis
Pada deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta, KAMI membacakan delapan tuntutan kepada pemerintah. Isu yang mereka angkat antara lain tentang penanganan pandemi Covid-19, oligarki dan dinasti politik, serta dugaan kriminalisasi terhadap pengkritik pemerintah.
Kenapa tidak bentuk partai?
KAMI bisa berdampak positif bagi pemerintahan, jika melontarkan kritik yang berbasis data serta solusi konkret, kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Djarot Saiful Hidayat.
"Kami justru membutuhkan kritik. Jangan bertindak karena dendam atau iri hati. Kami harap banyak tokoh yang memposisikan diri sebagai negarawan, bukan sebaliknya," ujar Djarot.
"Tidak akan jadi masalah bagi pemerintah sepanjang tidak mengadu domba, menebarkan ujaran kebencian dan hoaks," tuturnya.
Baca Juga: Gerindra Tak Masalah KAMI Kritik Pemerintah, Asal...
Namun, Djarot heran para penggagas KAMI tidak memilih mendirikan partai politik, apalagi jika tujuan akhir mereka adalah berpengaruh dalam pemilu.
Kalau benar untuk ancang-ancang tahun 2024, mengapa tidak mendirikan partai politik? Pilar utama demokrasi kan partai politik," kata dia.
Salah satu penggagas KAMI, Ahmad Yani, eks politikus beberapa partai, menyatakan hanya akan menjadi gerakan moral.
Ahmad mengklaim kelompoknya tidak akan berubah menjadi organisasi masyarakat atau partai. Ia juga menolak jika kelompoknya disebut sebagai 'oposisi pemerintah'.
"Kami tidak dalam kerangka politik. Pemoilu 2024 itu adalah kerangka dan kegiatan politik. Kami menjauhi itu," ujarnya kepada pers usai deklarasi.
Baca Juga: Isu Dinasti Politik Gibran, Pengamat: Tak Ada Aturan Larang Dinasti Politik
'Kritikus abadi'
Pakar politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Indria Samego menilai kelompok baru ini tidak berpotensi memainkan peran besar dalam peta politik nasional.
