Infografis
Suara.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ikut menanggapi pembangunan hunian di kawasan Kampung Akuarium Penjaringan, Jakarta Utara. Ia menyebut ada potensi pelanggaran aturan dalam proyek itu.
Pada masanya memimpin ibu kota, Ahok melakukan penggusuran pada warga Kampung Akuarium. Sebab, lahan itu merupakan milik pemerintah dan bukan untuk pemukiman.
Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) juga mengatur kawasan itu sebagai zona pemerintahan.
Belakangan saat itu juga ditemukan benda bersejarah di lokasi yang akhirnya menjadikan Kampung Akuarium sebagai Cagar Budaya.
Baca Juga: Ogah Teruskan Program Ahok, Anies Disebut Hamburkan APBD
Menurut Ahok, proyek ini bisa saja dilakukan Gubernur Anies Baswedan jika Perda tersebut sudah direvisi.
Namun ia meminta agar hal ini ditanyakan lebih lanjut ke DPRD Jakarta atau Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Citata).
"Tanyakan ke DPRD atau tata ruang saja apakah sudah sesuai Perda atau belum? Jika sesuai perda karena Perda udah berubah? Bisa saja," ujar Ahok saat dihubungi suara.com, Selasa (18/8/2020).
Ahok tidak ingin menyimpulkan soal tindakan Anies ini melanggar atau tidak. Namun ia menyebut dirinya tidak dibolehkan melanggar aturan tapi orang lain boleh.
"Saya tidak tahu kalau melanggar atau tidak. Yang pasti kalau saya tidak boleh langgar apapun, mungkin orang lain boleh," jelasnya.
Baca Juga: Bandingkan dengan Ahok soal Kampung Akuarium, PDIP: Anies Gagal Total
Mengenai orang lain yang dimaksud ini, Ahok tak menjawab lebih lanjut.
