Suara.com - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat bicara soal program ketahanan pangan yang sedang digaungkan Pemerintah Indonesia.
Ia berpendapat bahwa hasil laut jauh lebih bermanfaat untuk kebutuhan otak manusia dibanding memperbanyak sawah untuk produksi beras.
Susi mengatakan bahwa anak-anak Indonesia akan mendapat manfaat yang lebih besar jika pemerintah mau lebih serius memaksimalkan hasil laut dan sungai yang sudah tersebar di hampir seluruh wilayah RI.
"Untuk menaikkan otak anak-anak Indonesia menjadi di atas 90 atau 100, kita perlu protein, protein tidak didapat dari beras. Protein itu dari laut, dari ikan, dari sungai," kata Susi dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube Najwa Shihab, Minggu (16/8/2020).
Baca Juga: Ada Peran Koalisi Anti-Susi Pudjiastuti di Kabinet Jokowi Periode Kedua
Ia pun menyarankan agar pemerintah bisa mendayagunakan aparatur negara dengan mengelola hasil laut.
"Saya bilang daripada TNI dibawa ke sawah, lebih baik TNI suruh ke laut cari ikan. Tidak perlu tanam, tidak perlu bibit, tidak perlu urea, tidak perlu merusak gambut," ujar perempuan asal Pangandaran Jawa Barat itu.
"Yang perlu cuma alat pancing untuk ambil ikan di laut yang jumlahnya banyak," Najwa Shihab menimpali pernyataan Susi.
"Exactly! (Tepat!)" jawab Susi tegas.
Menurut perempuan berusia 55 tahun itu, hasil sumber daya laut tidak hanya bermanfaat untuk memenuhi gizi dan protein masyarakat Indonesia, namun juga membantu kebutuhan ekonomi rakyat.
Baca Juga: Kepala Staf TPNPB-OPM KODAP III Timika Tewas Tertembak saat Operasi Militer
"Ikan itu sumber daya kalau diangkat dari laut itu a cash (uang)," tutur Susi.
Ia menjelaskan bahwa harga ikan jauh lebih tinggi dibanding harga beras yang selama ini jadi komoditas pangan pemerintah Indonesia.
"Semurah-murahnya ikan raja masih dapat satu kilo beras. Satu kilo lobster dapat 30 kilo beras, 1 kilo bawal putih yang besar dapat 50 kilo beras, 1 kilo ikan napoleon dapat 100 kilo beras," jelas pemilik perusahan penerbangan Susi Air tersebut.
Program Ketahanan Pangan
Pemerintah menganggarkan Rp104,2 triliun untuk ketahanan pangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021. Hal itu dikatakan Jokowi dalam menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan APBN Tahun Anggaran 2021 beserta nota keuangannya di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
"Anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi," kata Jokowi.
Anggaran tersebut kata Jokowi juga difokuskan untuk revitalisasi sistem pangan nasional dan pengembangan kawasan berskala luas, yakni food state untuk peningkatan produktifitas pangan.
"Revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan," ujarnya.
Tak hanya itu, mantan Gubernur DKI Jakarta juga menyebut pemeritah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
"Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021," terangnya.