Deklarasi Koalisi Aksi, Analis: Mungkin Ancer-ancer Menuju Pilpres

Siswanto Suara.Com
Selasa, 18 Agustus 2020 | 18:13 WIB
Deklarasi Koalisi Aksi, Analis: Mungkin Ancer-ancer Menuju Pilpres
Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin, (Suara.com/Angga Budhiyanto)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Di antaranya, karena faktor ketokohan. Inisiator koalisi terdiri dari tokoh-tokoh yang kredibel, dikenal secara luas, punya jaringan internasional, dan lintas agama.

"Untuk dukungan, tidak saya ragukan, sangat luas. Terbukti, ini kan belum sebulan, sudah berdiri di berbagai daerah. dan hari ini, mereka akan joint declaration," kata Musni kepada Suara.com.

Selain faktor ketokohan, besarnya dukungan publik juga dipengaruhi oleh kesamaan pandangan dalam melihat dampak dari kemerosotan perekonomian nasional.

"Apa yang mereka lihat, (di antaranya) pengangguran banyak. Memang, ini diakibatkan (antara lain) pandemi Covid-19, tetapi sebelum pandemi sudah terjadi, ini (semenjak pandemi) semakin besar. Jadi, mereka terpanggil bergabung organisai baru karena memberikan harapan," katanya.

Baca Juga: Ucapan Ruhut ke Din Syamsuddin Nampol Banget!

Faktor selanjutnya yaitu kondisi kemiskinan. Situasi sosial lainnya yang mendorong bertambahnya dukungan terhadap koalisi yaitu publik kehilangan harapan ke parlemen karena lembaga legislatif sudah dikuasai oleh pemerintah.

Istana sudah menanggapi pembentukan KAMI. Sesaat setelah terbentuk, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin menekankan bahwa hal itu tidak menjadi masalah karena negeri ini menganut demokrasi.

Menurut Musni memang seharusnya tidak perlu takut merespon pembentukan KAMI karena kelahirannya sendiri merupakan bagian dari proses demokrasi.

"Tentu keadaan ini juga kita harus hati-hati. Maksudnya, tidak usah terlalu khawatir dampak dari organisasi ini, karena juga pandangan mereka akan disampaikan ke Presiden. juga ke DPR, MPR," katanya.

Pembentukan koalisi, menurut Musni, mestilah menjadi pelajaran berharga.

Baca Juga: Mengunjungi Museum Balaputra Dewa, dari Pra Sriwijaya hingga Kemerdekaan RI

"Kenapa ini terjadi karena parlemen kita tidak sebagaimana yang diharapkan oleh rakyat. Karena dikooptasi oleh kekuasaan. Itu pernah terjadi di Orban, kekuasaan tunggal oleh Golkar. Rakyat tidak bisa berdaya. Akhrinya cari kanal baru lewat reformasi," kata Musni.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI