Deklarasi Koalisi Aksi, Analis: Mungkin Ancer-ancer Menuju Pilpres

Siswanto Suara.Com
Selasa, 18 Agustus 2020 | 18:13 WIB
Deklarasi Koalisi Aksi, Analis: Mungkin Ancer-ancer Menuju Pilpres
Mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsudin, (Suara.com/Angga Budhiyanto)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Siang tadi, sejumlah tokoh kumpul di Tugu Proklamasi, Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat,  untuk mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Koalisi yang digagas oleh Din Syamsuddin dan kawan-kawannya ini sebagai respon atas kondisi sosial dan ekonomi Indonesia akhir-akhir ini.

Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim menyebut koalisi tersebut kental dengan nuansa gerakan politik.

"Mungkin ancer-ancer atau persiapan menuju pilpres 2024. Mungkin ada tokoh-tokoh yang ingin mulai perkenalkan diri sebagai bakal capres dan ada pendukung-pendukungnya," kata Rustam Ibrahi melalui akun Twitter.

Soal isu koalisi dibentuk untuk tujuan menyelamatkan Indonesia, menurut Rustam Ibrahim, "mustahillah dilakukan beberapa orang."

Baca Juga: Ucapan Ruhut ke Din Syamsuddin Nampol Banget!

Untuk menyelamatkan Indonesia, menurut Rustam Ibrahim, Presiden Joko Widodo jauh lebih punya kemampuan untuk itu.

"79 persen rakyat Indonesia percaya Jokowi mampu membawa Indonesia keluar dari krisis. Jokowi punya seluruh aparatur negara untuk melaksanakan perintahnya dan mayoritas rakyat yang mendukungnya," kata Rustam Ibrahim.

Dalam deklarasi siang tadi, koalisi aksi menyampaikan delapan poin. Di antaranya, menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat.

Mereka juga mendesak pemerintah menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.

Koalisi menuntut pemerintah mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945 agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.

Baca Juga: Mengunjungi Museum Balaputra Dewa, dari Pra Sriwijaya hingga Kemerdekaan RI

Menurut sosiolog dari Universitas Ibnu Chaldun, Musni Umar, besarnya dukungan publik terhadap koalisi aksi yang terhimpun dalam waktu singkat terjadi karena didorong beberapa faktor.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI