Infografis
Suara.com - Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menekankan pemerintah tidak boleh lagi bersikap biasa-biasa saja dalam menghadapi krisis yang terjadi sekarang.
Pemerintah, kata dia, harus memiliki kesadaran akan krisis (sense of crisis) dan kesadaran akan kesigapan bertindak (sense of urgency).
Sohibul menekankan bangsa ini membutuhkan hadirnya kepemimpinan bangsa yang mampu memberikan arah, bukan sekedar keluh kesah.
Selain itu, kata dia, kepemimpinan yang mampu menyalakan keyakinan bukan sekedar harapan. Kepemimpinan yang benar-benar bekerja, bukan sekedar retorika.
Baca Juga: Menyimak Cerita Jokowi dan Ma'ruf Amin Soal Busana Adat yang Mereka Pakai
"Kepemimpinan yang mampu memberikan solusi bukan sekedar janji-janji. Republik ini membutuhkan pemimpin yang turun tangan menyelesaikan persoalan di lapangan, bukan justru sibuk cuci tangan dari kesalahan-kesalahan," kata Sohibul, baru-baru ini.
Ia menyebut dalam krisis, kebijakan publik seharusnya memenuhi tiga prasyarat utama, yakni harus tepat manfaat, tepat sasaran dan tepat waktu.
"Sayangnya, program-program pemerintah justru banyak yang tidak memenuhi ketiganya. Program pemerintah justru banyak yang tidak tepat manfaat, tidak tepat sasaran dan tidak tepat waktu dan bahkan patut diduga buruk dari aspek tata kelolanya (bad governance)," kata mantan wakil ketua DPR.
Sohibul mencontohkan program Kartu Prakerja. Ia mempertanyakan desain program tersebut diberikan untuk siapa dan apa manfaat pelatihan online bagi masyarakat terdampak dan UMKM.
"Apakah platform startup digital wajar menerima proyek sebesar ini atau justru ada konflik kepentingan dalam proyek ini? Apakah menu pelatihan online yang disediakan platform sesuai kebutuhan? Apakah tepat waktu di saat pandemi seperti saat ini?" kata dia.
Baca Juga: Jokowi Pakai Baju Adat NTT saat Pimpin Upacara HUT ke-75 RI
Ia menyebut dalam mendesain kebijakan publik tidak boleh asal-asalan atau hanya sekedar memenuhi janji kampanye politik. Sehingga program tersebut terlihat dipaksakan yang mengusik nalar publik dan tidak memberikan nilai manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.
