Amien Rais Tuding Jokowi Otoriter, Anggota Fraksi PDIP: Dia Cari Perhatian
Andreas menilai Amien hanya sedang mencari perhatian publik lewat pernyataannya yang selalu kontroversial mengenai Jokowi.
Suara.com - Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pariera menanggapi pernyataan Amien Rais yang menuding Presiden Joko Widodo otoriter. Tudingan Amien Rais dianggap salah, pasalnya kata Andreas hingga saat ini pendiri partai PAN itu masih bebas melontarkan kritik terhadap Jokowi.
"Kalau Jokowi praktikan sistem otoritarianisme, AR (Amien Rais) sudah lama hilang, tidak terdengar lagi suaranya. Buktinya Pak AR masih bisa mengkritik pemerintahan Jokowi, dan Jokowi tenang-tenang saja," kata Andreas kepada Suara.com, Senin (17/8/2020).
Andreas menilai Amien hanya sedang mencari perhatian publik lewat pernyataannya yang selalu kontroversial mengenai Jokowi.
"Mungkin Pak AR kesepian sehingga membuat statement-statement yang kontraversial agar diperhatikan publik," ujar Andreas.
Baca Juga: Refly Harun Tanggapi Soal Najwa Shihab Yang Di-bully : Buzzer Mulyono Masih Eksis Ya
Sebelumnya, Amien Rais mengkritik pemerintahan Jokowi. Amien menuding Jokowi sedang menjalankan praktik politik otoriter hingga menyamakannya dengan kisah Firaun.
Kritik tersebut disampaikan oleh tokoh PAN itu melalui video yang diunggah di kanal YouTube miliknya, Amien Rais Official.
"Sayang sekali, rezim otoriter rezim Jokowi bukan main lemahnya sehingga demokrasi kita sudah terengah-engah makin tak berdaya. Otoritarianisme Jokowi makin kuat dan pekat," kata Amien Rais seperti dikutip Suara.com, Minggu (16/8/2020).
Dalam video berjudul 'Otoriterisme Makin Pelat' itu, Amien mengatakan praktik otoriterisme tak hanya terjadi di Indonesia namun juga di beberapa negara lainnya.
"Indonesia di zaman Jokowi tidak sendirian dalam membanting demokrasi sehingga berubah esensi. Beberapa negara di Asia, Amerika Latin, dan Afrika menunjukkan kemiripan," ucap Amien.
Baca Juga: Empat Keunggulan Prabowo Menurut Amien Rais
Amien menunjukkan data dari The Economist Intelligence Unit mengenai Indeks Demokrasi 2018. Dari 167 negara yang disurvei, ada enam negara yang menunjukkan otoriter.
