Ucapan Ruhut ke Din Syamsuddin Nampol Banget!

Siswanto Suara.Com
Senin, 17 Agustus 2020 | 09:18 WIB
Ucapan Ruhut ke Din Syamsuddin Nampol Banget!
Anggota Bidang Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ruhut Sitompul. (Suara.com/Achmad Ali)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Para tokoh yang disebut Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin sudah ada 150 orang akan ikut deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia  pada Selasa (18/8/2020), sekitar jam 10.00 WIB, di Tugu Proklamasi, Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat.

Menanggapi rencana deklarasi yang akan berlangsung sehari setelah peringatan HUT ke-75 RI tersebut, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ruhut Sitompul melalui akun Twitter @ruhutsitompul mengomentari Din Syamsuddin -- salah satu inisiator deklarasi -- dengan tajam.

Ruhut Sitompul melalui akun Twitter yang dikutip Suara.com menyarankan kepada Din Syamsuddin  untuk "menunjuk hidung sendiri sebelum menunjuk hidung orang lain."

Din Syamsuddin dalam konferensi pers bertema "Penjelasan Deklarasi KAMI" secara virtual pada akhir pekan lalu mengatakan dari 150 tokoh itu, di antaranya Rachmawati Soekarnoputri, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli, mantan Menteri Kehutanan MS Ka'ban, dan Ketua Umum FPI Sobri Lubis.

Baca Juga: Rocky Gerung Hingga Din Syamsuddin Sepakat Bentuk Koalisi Kritik Pemerintah

"Alhamdulillah, kami didukung oleh para tokoh dari berbagai elemen bangsa dan berbagai profesi. Banyak tokoh-tokoh lintas agama, cendekiawan, akademisi, aktivis, kaum buruh, angkatan muda, emak-emak. Kami koalisi yang menghimpun berbagai tokoh yang ada di masyarakat Indonesia, termasuk mantan jenderal purnawirawan," katanya.

Peringatan deklarasi tersebut, kata dia, juga akan dilaksanakan bersamaan dengan perayaan kemerdekaan Indonesia ke-75 sekaligus bagi kami peringatan ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara," katanya dalam laporan Antara.

KAMI akan menyampaikan delapan tuntutan untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Delapan tuntutan tersebut mengandung keprihatinan terhadap kondisi bangsa, mulai dari sektor ekonomi, politik, sosial, hukum, HAM, sampai sumber daya alam. 

Baca Juga: Din Syamsuddin: Kisruh Dana POP Bukan Salah Nadiem, Tapi Presiden Jokowi

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI