Infografis
Suara.com - Pada 16 dan 17 Agustus 1945, naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan dan ditulis di rumah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, Laksamana Muda Tadashi Maeda. Siapa dia?
Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia menyimpan banyak kisah. Salah satunya adalah tempat dia dirumuskan, yaitu di Jalan Imam Bonjol Nomor 1, Jakarta Pusat—rumah yang dulunya dihuni oleh Laksamana Tadashi Maeda.
Mengapa rumah Maeda dipilih?
Dan siapa dia?
Baca Juga: Dua Hari Jelang HUT Kemerdekaan RI ke-75, Kasus Positif Corona Tembus 2.345
Pada 16 Agustus 1945, Sukarno dan Hatta diculik oleh Soekarni Kartodiwirjo dan beberapa pemuda ke Rengasdengklok, Jawa Barat.
Tanpa kemunculan dua sosok tersebut, sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan (PPKI) bentukan Jepang terpaksa harus ditunda.
Achmad Soebarjo, yang kala itu bekerja di kantor penasehat Angkatan Darat Jepang, kemudian mendapat informasi bahwa Sukarno-Hatta diculik ke Rengasdengklok.
Dia segera ke sana dan bernegosiasi agar Sukarno dan Hatta bisa dibebaskan. Para pemuda bersedia membebaskan kedua tokoh itu dengan syarat proklamasi harus segera diumumkan tanpa bantuan Jepang.
- Jepang peringati 75 tahun bom atom Hiroshima yang menewaskan 140.000 orang
- Pahlawan atau pengkhianat, apa peran Sultan Hamid dan Amir Sjarifuddin dalam sejarah Indonesia?
- Kuis: Seberapa banyak Anda tahu seputar kemerdekaan Indonesia?
- Para penyintas perbudakan seks masa penjajahan Jepang yang terlupakan
Bonnie Triyana, seorang sejarawan sekaligus Pemimpin Redaksi majalah Historia, menilai peristiwa penculikan Rengasdengklok ini sebagai suatu kelokan dalam sejarah Indonesia.
Baca Juga: Bandel, 60 Persen Orang Jepang dengan Gejala Flu Tetap Pergi Bekerja
"Kalau mereka tidak diculik mungkin mereka hadir di sidang PPKI dan membacakan kemerdekaan. Tapi akan sangat lain maknanya kalau kita lihat secara kontrafakta apa yang terjadi pada Sukarno Hatta dan apa yang terjadi pada bangsa Indonesia apabila mereka tidak diculik. Ya, mereka tanggal 16 Agustus pagi memimpin sidang PPKI dan Bung Hatta sudah menyiapkan naskah pidato kemerdekaan yang akan dibagi-bagikan kepada anggota PPKI," paparnya.
'Jangan halang-halangi kami merdeka'
Malam harinya, Sukarno dan Hatta kembali ke Jakarta guna memverifikasi kekalahan Jepang di tangan sekutu.
Berkat koneksi Achmad Soebarjo, para tokoh meluncur ke rumah Laksamana Tadashi Maeda, perwira penghubung Angkatan Laut Jepang di Jakarta.
Saat itu Jakarta dikuasai Angkatan Darat Jepang.
Maeda mengusulkan agar Sukarno, Hatta, dan Achmad Soebarjo menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto, kepala staf Tentara Angkatan Darat ke-16 yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang di Hindia Belanda atau yang disebut Gunseikan.
Yamamoto tidak menerima Sukarno-Hatta yang diantar oleh Laksamana Maeda. Ia memerintahkan Mayor Jenderal Otoshi Nishimura, Kepala Departemen Urusan Umum Pemerintahan Militer Jepang, untuk menerima kedatangan rombongan tersebut.
- Raja Belanda minta maaf atas 'kekerasan berlebihan' di masa lalu tapi tak cakup seluruh masa penjajahan
- Kisah Rasuna Said sang 'Singa Betina' dan Martha Christina Tiahahu sang remaja pemberani
- Kuis seputar 75 tahun kemerdekaan Indonesia, seberapa banyak Anda tahu?
Nishimura mengatakan kondisi sudah berubah, janji kemerdekaan sudah tidak bisa lagi diwujudkan.
Jaka Perbawa, kurator koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi, mengatakan bahwa dalam kesempatan itu Sukarno meminta Nishimura agar tidak menghalangi kemerdekaan Indonesia.
"Kecewa dengan jawaban Nishimura, Bung Karno dan Bung Hatta akhirnya meminta kepada Nishimura: Kalau janji kemerdekaan sudah tidak bisa lagi diwujudkan, jangan halang-halangi kami merdeka dengan cara kami sendiri," jelas Jaka.
Menuju rumah Laksamana Maeda
Dari sini, menurut Jaka, terbetik ide untuk menggunakan rumah Laksamana Maeda sebagai tempat persiapan kemerdekaan Indonesia.
"Pertimbangan wilayah Menteng, pertimbangan rumah Maeda sebagai wilayahnya Angkatan Laut Jepang yang tidak bisa sembarangan dimasuki kempetai Jepang. Di sinilah peran Soebardjo ketika memilihkan tempat yang aman agar tidak ada gangguan dari Angkatan Darat Jepang maupun kempetai.
"Terjadilah proses meminta izin. Achmad Soebardjo, Bung Karno, dan Bung Hatta meminta izin kepada Laksamana Maeda 16 Agustus waktu itu pukul 10 malam. Apakah bersedia rumahnya dipakai sebagai tempat persiapan kemerdekaan atau tidak," papar Jaka.
Setelah Maeda mengizinkan, para pemuda berinisiatif menjemput anggota PPKI. Beberapa anggota PPKI yang berasal dari luar Jakarta seperti dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi ditempatkan di Hotel Des Indes.
- 75 Tahun Bom Hiroshima dan Nagasaki dalam rangkaian foto
- Cerita tiga perempuan yang selamat dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki - 'Saya belum pernah ke neraka, tapi neraka mungkin seperti yang kami alami'
- Kisah empat perempuan Belanda yang memilih membela Indonesia
Dalam beberapa versi sejarah disebutkan bahwa setibanya di rumah, Maeda beristirahat di lantai atas namun meminta ke ajudannya, yaitu Shigetada Nishijima, untuk mengawal peristiwa tersebut serta memerintahkan kepala rumah tangga menyiapkan makanan dan minuman untuk para tokoh di lantai bawah.
Menurut Bonnie Triyana, keterlibatan Maeda di rumahnya dengan para tokoh kemerdekaan sempat disembunyikan selama beberapa tahun setelah proklamasi 1945.
"Anda bisa bayangkan apabila rapat perumusan proklamasi ini tersiar luas di rumah seorang Jepang dihadiri oleh orang Jepang, apa yang akan dibuat oleh propagandanya Belanda yang waktu itu ingin balik lagi?
"Wah, Indonesia ini bentukan fasisme Jepang, Indonesia ini boneka Jepang. Itu kampanye yang dilakukan Belanda meyakinkan pada sekutu bahwa ini harus dikembalikan keadaannya sebelum perang karena pemerintah sekarang tidak legitimate, dia disokong Jepang" papar Bonnie.
Siapa Maeda?
Sebelum menjadi tuan rumah bagi Sukarno, Hatta, dan para tokoh kemerdekaan, Maeda sudah tinggal di Jakarta sejak 1930-an, menurut Jaka Perbawa.
"Laksamana Maeda di periode 1930-an itu sudah tinggal di Indonesia dan beberapa orang Jepang lainnya, mereka ditempatkan sebagai mata-mata. Tindakan infiltrasi dinas intelijen Jepang untuk merangkul, mendata kira-kira baik itu tokoh-tokoh golongan muda ataupun tua yang bisa diajak bekerja sama untuk mewujudkan Persemakmuran Asia Timur Raya.
"Mereka sudah tahu siapa saja tokoh-tokoh yang bisa direkrut dan Achmad Soebardjo salah satunya," kata Jaka.
Dalam catatan Shigetada Nishijima yang dihimpun Universitas Waseda di Tokyo, Laksamana Maeda membentuk Jakarta Kaigun Bukanfu, yang beranggotakan kurang lebih 77 orang dari kalangan militer dan sipil, 13 orang di antaranya adalah perempuan.
WP Suhartono dalam buku terbitan 2007 berjudul Kaigun Angkatan Laut Jepang: Penentu Krisis Proklamasi, menyebut pembentukan Jakarta Kaigun Bukanfu untuk memperoleh dukungan massa melalui tokoh-tokoh nasionalis demi kemenangan Perang Asia Timur Raya.
Organisasasi Jakarta Kaigun Bukanfu bermarkas di bekas bangunan gedung Volkscreditbank (Bank Kredit Rakyat) pada masa Hindia Belanda. Bangunan berlantai dua tersebut sampai saat ini masih berdiri kokoh dan menjadi Markas Besar Angkatan Darat di jalan Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat.
Jalinan Laksamana Maeda dengan Achmad Soebardjo dan tokoh-tokoh nasionalis lainnya membuahkan pembentukan Asrama Indonesia Merdeka di kawasan Kebon Sirih, Jakarta.
"Acmad Soebardjo lah yang menjadi kepercayaan Maeda dengan membentuk Asrama Indonesia Merdeka di Kebon Sirih. Bung Karno pun mengajar di sana, Iwa Kusumasumantri mengajar di sana," kata Jaka Perbawa.
Laksamana Maeda harus menanggung konsekuensi berat setelah mengizinkan rumahnya sebagai tempat perumusan naskah proklamasi. Saat Inggris datang pada September 1945, Maeda dan stafnya, Shigetada Nishijima, ditangkap dan dimasukkan ke penjara Glodok dan rutan Salemba.
Dalam wawancara dengan Basyral Hamidy Harahap yang dituangkan dalam buku berjudul, Kisah Istimewa Bung Karno, Nishijima membeberkan kisahnya di dalam penjara dengan Maeda.
Dia dipaksa mengaku oleh Belanda untuk mencap Republik Indonesia merupakan bikinan Jepang. Sebab dalam tanggal naskah proklamasi tertulis '05 berdasarkan tahun Jepang, bukan '45.
Nishijima mengatakan, walau dirinya disiksa sampai buang air kecil berdarah, dia tetap tidak mengaku.
Setelah dipulangkan ke Jepang, Maeda mengundurkan diri dari angkatan laut Jepang menjadi rakyat biasa, tidak memiliki tunjangan pensiun.
Namun, Jaka Perbawa dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi menengarai bahwa generasi ketiga tahun 2000-an kemungkinan memposisikan Maeda sebagai sosok yang layak diperhitungkan dalam percaturan pasca Perang Dunia II.
"Ini dibuktikan dengan beberapa kali kurang lebih dua sampai tiga kali taruna-taruna angkatan laut Jepang merapat dengan kapal di Tanjung Priuk dan datang ke museum ini khusus untuk mencari tahu di mana Maeda tinggal," tutur Jaka.
Pada 17 Agustus 1977, Maeda diundang pemerintah Indonesia untuk menerima tanda kehormatan Bintang Jasa Nararya.
Perumusan Naskah Proklamasi
Memasuki 17 Agustus 1945 tengah malam, puluhan tokoh pemuda serta anggota PPKI telah berkumpul di rumah Laksamana Maeda.
Proses perumusan naskah proklamasi dilakukan oleh Sukarno, Hatta, dan Achmad Soebardjo di ruang makan, sedangkan yang lainnya menanti di ruang besar.
"Bung Karno ingin Bung Hatta yang mendikte karena Bung Hatta yang paling tertib bahasanya. "You diktein, saya tulis" kata Bung Karno. Makanya ada corat-coret. Ada Soebardjo juga bertiga mereka merumuskan," kata Bonnie.
Seusai merumuskan naskah proklamasi, Sukarno melangkah ke ruang besar di rumah Laksamana Maeda, tempat berkumpul 40 sampai 50-an orang.
Hatta mengusulkan agar mengikuti deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat yang founding fathers-nya meneken semua.
"Kemudian Sukarni datang dengan usul dua orang saja yang tandatangan, Sukarno dan Hatta, tapi atas nama rakyat Indonesia. Ya sudah disetujui," kata Bonnie.
Setelah disepakati siapa yang harus menandatangani apa saja yang harus diubah dan sudah sepakat, Sukarno meminta kepada Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi dengan didampingi wartawan BM Diah.
Namun, masalah muncul. Laksamana Maeda tidak memiliki mesin ketik dengan huruf Latin, tapi huruf kanji.
Berdasarkan kesaksian Satsuki Mishima, selaku asisten rumah tangga di kediaman resmi Maeda, bahwa atas perintah Maeda, dia berusaha untuk mencari dan meminjam sebuah mesin ketik dari Konsulat Jerman.
"Di sana ada Mayor Kandelar. Akhirnya mesin ketik Angkatan Laut Jerman itulah yang digunakan untuk mengetik naskah Proklamasi," tutur Jaka Perbawa, kurator koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi.
Saat mengetik, Sayuti Melik mengubah tiga kata dari tulisan tangan Sukarno, seperti kata 'tempoh' menjadi hanya 'tempo'. Kemudian 'wakil-wakil bangsa Indonesia' menjadi 'atas nama bangsa Indonesia.'
Lalu penulisan tahun. Pada naskah tulisan bung Karno tertulis: 'Jakarta, 17-8-05', oleh Sayuti Melik ditambah menjadi 'hari 17 bulan 8 dan tahun 05'.
"Tahun 05 merupakan penanggalan kalender Jepang 2605 itu setara dengan 1945, karena di jaman Jepang, mereka tidak menggunakan tahun Masehi di semua terbitan harus menggunakan tahun Jepang," kata Jaka.
Setelah naskah proklamasi rampung diketik pukul 02.00 dini hari, Sukarno dan Hatta membubuhkan tanda tangan di atas grand piano yang ada di rumah Maeda.
Berbekal naskah yang telah ditandanganinya, Sukarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia beberapa jam kemudian di kediamannya yang terpaut hampir dua kilometer dari rumah Laksamana Maeda.
Secara keseluruhan rumah Maeda hanya digunakan selama empat jam. Namun, empat jam itu lah yang turut menentukan nasib Indonesia sebagai sebuah negara.
"Semuanya seperti seperti belokan di sejarah. Rumah ini seperti sebuah halte yang dilewati dalam rangkaian sejarah kita. Jadi sebelum halte-halte lain kita lewati ini salah satu halte di mana kemerdekaan kita dirumuskan," pungkas Bonnie.
LIPUTAN KHUSUS 75 TAHUN KEMERDEKAAN INDONESIA
- Pahlawan atau pengkhianat, apa peran Sultan Hamid dan Amir Sjarifuddin dalam sejarah Indonesia?
- Kuis: Seberapa banyak Anda tahu seputar kemerdekaan Indonesia?
- Trivia kemerdekaan: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun?
- Lahir dan besar dalam konflik, bagaimana anak-anak kandung tertuduh separatis memandang keIndonesiaan?
- Rekam jejak negara dalam menjamin kebebasan berpendapat masyarakat setelah era reformasi
- Perputaran Rp3 miliar di pasar perbatasan Indonesia - Papua Nugini, geliat ekonomi di Skouw
- Waria pejabat publik pertama di Indonesia, 'dulu berjubah biarawan sekarang berdaster'
