Infografis
Suara.com - Banyak kejadian menarik yang mengandung polemik, ada juga yang bikin emosi, di dunia perpolitikan Tanah Air belakangan ini.
Kejadian-kejadian itu untuk beberapa waktu lumayan mengalahkan perhatian publik pada dampak pandemi Covid-19.
Saking menariknya, politikus Partai Solidaritas Indonesia Tsamara Amany Alatas yang kini sedang berada di New York, Amerika Serikat, untuk studi, sampai tak tahan untuk ikut-ikutan mengomentari apa yang sedang terjadi di Indonesia.
"Banyak dagelan politik belakangan ini. Ada yang dapat penghargaan, ada yang maksa nelpon di pesawat, dan ada pula yang masih sibuk berdebat apakah betul ada salib di logo kemerdekaan kali ini," kata Tsamara melalui akun Twitter @TsamaraDKI, Sabtu (15//8/2020).
Baca Juga: Buntut Kasus Teleponan di Pesawat, Mumtaz Rais Diingatkan Jangan Sok Jagoan
Bukan cuma Tsamara yang geleng-geleng kepala sih. Bayangkan saja, mantan anggota DPR yang seharusnya jadi panutan dalam menaati aturan, malah berlaku sebaliknya.
Misalnya yang ditunjukkan mantan anggota dewan Ahmad Mumtaz Rais baru-baru ini. Putra Amien Rais itu berteleponan di dalam pesawat Garuda Indonesia yang sedang transit untuk mengisi bahan bakar di Bandara Makassar, Sulawesi Selatan, pada Rabu (12/8/2020).
Teguran berulang-ulang dari pramugari tak didengarnya. Sampai akhirnya, Wakil Ketua KPK Nawawi Pamolango yang ketika itu duduk tak jauh dari Mumtaz Rais ikut menegur.
Setelah insiden mengemuka dan memicu kecaman, Mumtaz Rais minta maaf, tertutama setelah terjadi perselisihan dengan Nawawi.
Sebelum itu, publik disuguhi perdebatan sengit mengenai pemberian tanda kehormatan Bintang Mahaputera Nararya kepada dua politikus, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, pada Kamis, (13/8/2020).
Baca Juga: Dilaporkan Usai Ribut, Mumtaz Rais: Bisa Diselesaikan dengan Kekeluargaan
Sejumlah kalangan bertanya-tanya apa latar belakang pemberian anugerah kepada dua politikus yang selama ini getol mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Jokowi pun menjawab berbagai pertanyaan yang muncul. Dia menekankan bahwa berlawanan dalam politik, berbeda dalam politik, bukan berarti bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara.
