Infografis
Suara.com - Dalam pidato kenegaraan di gedung Parlemen, Senayan, kemarin, Presiden Joko Widodo mengatakan dampak pandemi Covid-19 telah melumpuhkan sendi-sendi ekonomi global. Ibarat komputer, kata Jokowi, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang.
"Semua negara menjalani proses mati komputer sesaat, harus melakukan re-start, harus re-booting. Semua negara punya kesempatan men-setting ulang semua sistemnya," katanya.
Pidato Jokowi yang penuh rasa optimistis menarik perhatian banyak kalangan. Politikus Partai Demokrat Jansen Sitindaon mengakui pidato tersebut mampu membius . Yang terpenting bagi Jansen, Jokowi bisa merealisasikan apa yang sudah disampaikan dalam pidato.
"Terbius benar kita dengar pidato Presiden kemarin. Semoga bisa direalisasikan dan lompatan besar ini hasilnya lebih baik dari meroket. Khusus omnibus ciptaker semoga ini bukan bagian dari re-start yang dimaksud. Software UU ini belum cocok dengan komputer kita. Dipaksakan pasti akan hang," kata Jansen melalui akun Twitter @jansen_jsp.
Baca Juga: Tema APBN 2021 Seharusnya Penyelamatan Ekonomi Nasional
Jokowi menceritakan kondisi di semua negara kini sedang menghadapi masa sulit akibat pandemi Covid-19. Semua negara, baik negara miskin, berkembang, dan maju. Dia menyebut periode ini merupakan periode krisis perekonomian dunia terparah dalam sejarah.
Tetapi, kata Jokowi, kemunduran banyak negara besar bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan.
"Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental, melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, kesehatan, dan pendidikan," kata dia.
"Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar," Jokowi menambahkan.
Jokowi mengatakan bagi Indonesia, ini saatnya membenahi diri secara fundamental di berbagai bidang.
Baca Juga: Jokowi Sebut Ekonomi Tumbuh Sampai 5 Persen, Demokrat: Butuh Effort Besar
Targetnya bukan hanya lepas dari pandemi atau hanya keluar dari krisis, tapi melakukan lompatan besar memanfaatkan momentum krisis saat ini. Menjadikan Indonesia maju seperti yang dicita-citakan.
Perekonomian nasional memang terdampak, tetapi Jokowi mengatakan harus cepat bergerak: memberikan bantuan sosial bagi masyarakat, termasuk subsidi tarif listrik, subsidi gaji, membantu UMKM, sampai membantu tenaga kerja yang menjadi korban PHK.
Pandemi Covid-19, kata dia, juga menguji kesiapsiagaan dan kecepatan. "Kita mengevakuasi WNI dari wilayah pandemi di Tiongkok. Kita siapkan RS, ruang isolasi, obat, alat kesehatan, dan mendisiplinkan protokol kesehatan. Semua harus dilakukan secara cepat, dalam waktu singkat," katanya.
Dengan peristiwa pandemi ini, reformasi fundamental di sektor kesehatan harus dipercepat. Penguatan SDM, pengembangan RS, balai kesehatan, industri obat dan alat kesehatan harus diprioritaskan. Ketahanan dan kapasitas pelayanan kesehatan harus ditingkatkan besar-besaran.
Reformasi fundamental juga harus dilakukan dalam hal pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan sistem penganggaran serta perpajakan. Karena itu, pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.
Rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi, mendorong reformasi struktural, mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital, dan pemanfaatan serta antisipasi perubahan demografi.
Anggaran pendidikan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, hingga peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi era industri 4.0. Selain itu, untuk sarana dan prasarana pendidikan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Anggaran kesehatan ini, kata dia, terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi supply serta dukungan untuk pengadaan vaksin, meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui dan balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting.
Belanja negara dalam RAPBN tahun 2021 direncanakan mencapai Rp2.747,5 triliun. Dari angka itu, 6,2 persen atau Rp169,7 triliun untuk kesehatan dan 20 persen atau Rp549,5 triliun untuk pendidikan.
