Infografis
Suara.com - Dalam pidato kenegaraan di depan sidang umum MPR, DPR, dan DPD di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin, Presiden Joko Widodo mengatakan sudah melakukan upaya luar biasa untuk menghambat penyebaran Covid-19, mengobati yang sakit, dan mencegah kematian.
Pidato penuh rasa optimisme tersebut, kata anggota Komsi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati, adalah sebuah janji dan harapan bagi rakyat Indonesia dalam penanggulangan Covid-19 yang lebih baik.
Pemerintah pusat, kata Mufidayati, tak bisa lagi menganggap enteng potensi penularan Covid-19 dengan beberapa kebijakan atau pernyataan yang saling kontraproduktif atau overlap.
Mufida menyebut adanya pernyataan new normal yang kemudian menjadi multitafsir di tengah masyarakat telah mengakibatkan melemahnya disiplin protokol kesehatan dalam banyak aktivitas sehari-hari. Akibatnya, banyak ditemukan klaster baru sumber penularan Covid-19 akhir-akhir ini.
Baca Juga: Update Kasus Covid-19 Dunia, 15 Agustus 2020: India Masih Teratas di Asia
Mufida menyebut optimisme yang disampaikan Jokowi harus diikuti dengan langkah konkret yang eksponensial atau lompatan signifikan dalam menekan angka positif dan kematian akibat pandemi.
Pemerintah, katanya, tak boleh lagi gagap dan harus lebih fokus menyiapkan skenario baru mengatasi perluasan pandemi Covid-19 sebagai wujud tanggung negara melindungi kesehatan rakyat Indonesia, sebagaimana amanah undang-undang.
"Kita sudah punya instrumen penanggulangan Pandemi ini dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Artinya negara ini sudah menyiapkan diri menghadapai berbagai kemungkinan-kemungkinan munculnya wabah kesehatan. Tinggal implementasinya di lapangan perlu ditingkatkan," kata Mufida dalam keterangan tertulis kepada Suara.com, Sabtu (15/8/2020).
Mufida menyebut sederet persoalan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Seperti banyaknya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berguguran, protokol kesehatan yang masih lemah implementasinya di masyarakat dan banyak tempat keramaian, banyak temuan klaster penularan baru yang menyebabkan angka meningkat pesat dan sejumlah gedung ditutup sementara. Kemudian tentang vaksin yang masih terus menjadi perbincangan dan persoalan lainnya.
"Dalam pidatonya, Presiden meminta reformasi fundamental di bidang kesehatan dipercepat. Kami berharap ini bukan hanya sekedar pernyatan janji atau retorika semata. Penanganan Covid-19 menjadi pilot project pertama sebagai bukti reformasi tersebut,” kata Mufida.
Baca Juga: WHO: Tak Perlu Takut Covid-19 Menyebar Lewat Makanan Beku
Mufida menekankan bahwa keinginan Presiden Jokowi untuk menjadikan momentum pandemi sebagai lompatan besar tetap menggunakan kacamata kesehatan sebagai pertimbangan utama harus menjadi landasan dalam kerja Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
"Jangan jadikan pertimbangan kesehatan pada prioritas kesekian setelah prioritas lainnya. Melalui pandemi ini kita belajar bahwa kebijakan kesehatan ternyata bisa berpengaruh besar terhadap semua sektor dalam kehidupan kita baik dalam keseharian, ekonomi dan dalam kebijakan lainnya," kata dia.
Mufida berharap pandangan kenegaraan Presiden terkait dukungan penuh terhadap industri obat dan bidang kesehatan benar-benar diwujudkan.
Di momen peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini, Mufida mengingatkan tanggung jawab pemerintah terhadap kesehatan rakyat dan mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersama sama mewujudkan Indonesia sehat.
