Infografis
Suara.com - Sejak kabar Presiden Joko Widodo akan menganugerahi Fadli Zon dan Fahri Hamzah dengan penghargaan Bintang Mahaputera Nararya, berbagai komentar miring dilontarkan oleh sejumlah kalangan.
Soalnya, selama ini Fadli Zon (politikus Gerindra) dan Fahri Hamzah (kini politikus Partai Gelora) dikenal sebagai tokoh yang rajin sekali mengkritik kepemimpinan Jokowi.
Tetapi menurut politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul yang disampaikan melalui akun Twitter @ruhutsitompul, baru-baru ini, keputusan Jokowi memberikan tanda kehormatan kedua tokoh tersebut tidak perlu disoal. Sebab, kata dia, tidak ada aturan yang dilanggar.
Itulah sebabnya, kepada kalangan yang sampai sekarang masih berkomentar miring kepada Jokowi, Ruhut menyarankan kepada mereka untuk segera menyudahi.
Baca Juga: Apa Itu Bintang Mahaputera Nararya yang diterima Fahri Hamzah - Fadli Zon?
"Sudah, hentikan nyinyir mengenai penghargaan yang diterima Pak Fadli, Pak Fahri, aturan dilakukan dengan benar oleh Pak Joko Widodo, Presiden RI ke 7 jelas terlihat kenegarawan Presiden," kata Ruhut Sitompul.
Penghargaan Bintang Mahaputera Nararya telah diberikan Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (13/8/2020).
Fadli Zon dan sahabatnya, Fahri Hamzah, merupakan dua dari 53 tokoh yang menerima Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia.
Usai memberikan anugerah kepada kedua tokoh yang sering berlawanan dengannya, Jokowi mengatakan: "Jadi saya berkawan baik dengan Pak Fahri Hamzah, berteman baik dengan Pak Fadli zon. Inilah Indonesia. Nanti tanyakan langsung ke Pak Fahri ke Pak Fadli. Silakan."
Fahri Hamzah mengatakan Bintang Mahaputera Nararya merupakan penghargaan bagi orang-orang yang memiliki jasa tertentu kepada negara. “Saya diberitahukan bahwa pengusulannya karena melengkapi periode saya memimpin kelembagaan negara yaitu DPR,” ujarnya.
Baca Juga: Beri Penghargaan, Jokowi Anggap Fadli Zon dan Fahri Hamzah Teman Baik
Fahri Hamzah pernah menjadi anggota DPR selama 15 tahun dan beberapa tahun menjadi anggota MPR di masa transisi Presiden B. J. Habibie ke Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
