Suara.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mendapatkan anggaran sebesar Rp 149,8 triliun pada 2021. Anggaran ini yang terbesar di antara anggaran lainnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, anggaran ini juga mengalami kenaikan hampir Rp 50 triliun dibandingkan 2020.
Kenaikan ini, jelas dia, karena ada beberapa proyek yang ditunda dan kembali dijalankan pada tahun 2021.
"Bukan menunda dan membatalkan tapi mendelay, yang single years menjadi multi years atau yang belum lelang kita prioritaskan 2021," ujar Basuki dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (14/8/2020).
Baca Juga: PUPR Salurkan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kuantan Singingi
Basuki menuturkan, anggaran tersebut mayoritasnya sebanyak Rp 115,8 triliun digunakan untuk meneruskann proyek yang sebelumnya ditunda.
Kemudian, lanjutnya, Kementerian PUPR juga mengalokasikan dana untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 34,23 triliun.
"Untuk ketahanan pangan Rp 10 triliun food estate Kalimantan Tengah 165.000 hektar yang dikunjungi presiden di lahan aluviar bukan gambut," ucap dia.
Selain itu, Basuki mendapatkan tugas untuk menyiapkan prasarana dasar pada industri, mulai dari tol, sumber daya air, sanitasi dan rusun pekerja nanti di Batang sekitar Rp 9,6 triliun.
Sedangkan, Basuki bakal menganggarkan untuk pemulihan banjir juga akhir-akhi ini terjadi banyak daerah misalnya Gorontalo, Konawe, Masamba, Semarang Pekalongan, Kendal, dan Demak dengan total anggaran Rp 58,55 triliun.
Baca Juga: PUPR Bersiap Meriahkan Peringatan Hari Perumahan Nasional
"Kemudian dalam bidang jalan dan jembatan Rp 53,96 triliun, membangun 831 km jalan, 19 ribu meter jembatan, 3.100 meter flyover, underpas, terowongan dan 35 kilometer jalan bebas hambatan sebagai dukungan pemerintah terhadap investasi swasta peningkatan IRR nya. Serta peningkatan 1.279 km jalan nasional dan 2.171 meter penggantian jembatan," tuturnya.
Di sektor pemukiman, tambah Basuki, pihaknya bakal membenahi air bersih, sanitasi, persampahan dan strategis lainnya, serta juga melakukan rehabilitasi madrasah, SD, SMP, SMK sebesar Rp 26,56 triliun.
"Perumahan, kami alokasikan Rp 8,09 triliun dalam rangka pembangunan 9.210 unit rusun, 2.440 rumah khusus dan 111 ribu rumah swadaya dalam peningkatan rumah tidak layak huni," katanya.