Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji kinerja empat lembaga negara yang bisa bekerja dengan cepat di tengah pandemi Covid-19.
Empat lembaga tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Jokowi mengatakan di tengah berbagai kesulitan teknis selama pandemi, BPK secara cepat dan cermat telah memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan 2019. Kemudian memberikan 36.060 rekomendasi kepada pemerintah, dan memerintahkan penyetoran ke kas negara senilai Rp 1,39 triliun.
"Tugas internal yang berat tersebut tidak mengganggu agenda BPK untuk melanjutkan perannya sebagai pemeriksa eksternal pada badan-badan internasional, serta keanggotaannya pada Independent Audit Advisory Committee di bawah PBB," ujar Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD di gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Baca Juga: PKS Singgung Pidato Kenegaraan Jokowi Tak Bahas Soal Hukum
Kemudian Mahkamah Agung kata Jokowi juga menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era pandemi.
Jokowi menuturkan penyediaan layanan persidangan virtual dengan menggunakan aplikasi e-court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka.
"Guna terus memperluas akses bagi para pencari keadilan, MA terus menambah layanan pos bantuan hukum dan memodernisasi manajemen perkara melalui layanan pengadilan elektronik. Hal ini membuat MA berhasil memangkas tunggakan sisa perkara secara signifikan," ucap dia.
Keberhasilan MA tersebut kata Jokowi juga berkat dukungan dari Komisi Yudisial sesuai kewenangannya.
"Pengusulan calon Hakim Agung, calon hakim ad hoc Tipikor, dan calon hakim ad hoc Hubungan Industrial tetap berjalan lancar. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan program peningkatan kapasitas hakim, pemantauan persidangan, investigasi, dan advokasi hakim," kata Jokowi.
Baca Juga: Jokowi: Perjuangan Melawan Covid-19 Sudah Luar Biasa Kita Lakukan
Tak hanya itu, Kepala Negara menyebut sepanjang tahun 2019 hingga Juni 2020, KY telah menangani 1.584 laporan masyarakat dan merekomendasikan 225 penjatuhan sanksi.
