Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menganugerahkan Tanda Jasa Medali Kepeloporan kepada Presiden Ke 5 RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, Kamis (13/8/2020).
Megawati pun menghadiri upacara penganugerahan melalui virtual yang didampingi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Pemberian Tanda Jasa kepada Megawati berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/TK/Tahun 2020 Tentang Penganugerahan Tanda Jasa Medali Kepoloporan.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang mewakili PDI Perjuangan menyampaikan selamat kepada Megawati yang meraih tanda jasa tersebut .
Baca Juga: Megawati Ikut Diberi Penghargaan dari Jokowi, Ini Alasannya
"Seluruh keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan selamat atas penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Megawati Soekarnoputri berupa tanda jasa “Medali Kepeloporan" atas jasa-jasa dan prestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pendidikan, perekonomian, sosial, seni, budaya, agama, hukum, kesehatan, pertanian, kelautan, lingkungan," ujar Hasto, Kamis (13/8/2020).
Hasto mengatakan penghargaan kepada Megawati sangat membanggakan.
Pasalnya kata Hasto, saat menjadi Presiden, Megawati mampu menyelesaikan krisis dan menghadirkan kepemimpinan rekonsiliatif gotong royong.
"Penghargaan tersebut sangat membanggakan. Ibu Megawati Soekarnoputri dalam kapasitas Beliau sebagai Presiden Ke lima RI terbukti mampu menyelesaikan krisis multidimensional, menghadirkan kepemimpinan rekonsiliatif-gotong royong dengan susunan kabinet paling kompak dan terbaik pasca reformasi 1999," kata Hasto.
Bahkan Kabinet Gotong Royong tersebut kata Hasto hingga saat ini dikenang sebagai the dream team karena leadership, profesionalitas, dan kemampuannya di dalam menyelesaikan masalah bangsa dan negara, serta meletakan masa depan yang lebih baik.
Baca Juga: Saling Dukung di Pilkada 2020, Koalisi Gerindra-PDIP hingga Pilpres 2024?
"Bukan hanya itu saja, kepemimpinan Megawati menghadirkan pemilu yang paling demokratis pasca 1955," kata Hasto.