Infografis
Suara.com - Pemerintah Lebanon ternyata telah diperingkatkan terkait potensi ledakan dari timbunan 2.750 ton amonium nitrat di pelabuhan Beirut. Peringatan itu sudah muncul sejak Juli 2020.
Fakta tersebut pertama kali dilaporkan Reuters. Mereka mendapatkan informasi itu usai mengutip laporan Direktorat Jenderal Keamanan Negara Lebanon.
Dokumen itu merujuk pada surat pribadi yang dikirim ke Presiden Michel Aoun dan Perdana Menteri Hassan Diab pada 20 Juli.
Menurut seorang pejabat keamanan senior yang tidak disebutkan namanya, surat itu merangkum hasil penyelidikan yang menyimpulkan bahwa bahan kimia yang disimpan di pelabuhan Beirut perlu "segera diamankan".
Baca Juga: WNI di Lebanon Diminta Diam dan Tak Ikut Demo Usai Ledakan Beirut
"Ada bahaya material ini, jika dicuri, dapat digunakan dalam serangan teroris,” kata pejabat itu kepada Reuters, dikutip dari Sputniknews, Selasa (11/8/2020).
"Di akhir investigasi, Jaksa Agung (Ghassan) Oweidat menyiapkan laporan akhir yang dikirim ke pihak berwenang."
Meskipun ada peringatan dari pehabat kemananan sebelum ledakan itu terjadi, Presiden Aoun membantah bahwa dirinya harus bertanggung jawab dalam tragedi mengerikan itu.
![Perdana Menteri Lebanon Hassan Diab. [AFP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/05/12/13260-hassan-diab.jpg)
Sebaliknya, dia bersikeras memerintahkan sekretaris jendral dewan pertahanan tertinggi untuk mengurus semuanya.
Menurut Aoun, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menangani langsung pelabuhan tersebut.
Baca Juga: Melahirkan saat Ledakan Beirut: Banyak Pecahan Kaca di Badan Istri Saya
Pada bulan Januari, tulis Reuters, seorang hakim meluncurkan penyelidikan resmi mengapa Hangar 12, tempat penyimpanan bahan kimia itu memiliki lubang di dinding dan salah satu pintunya copot.
