Infografis
Suara.com - Dua saksi dalam perkara kasus tindak pidana korupsi atau gratifikasi yang diduga diterima oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari berkaitan dengan skandal kasus pelarian Djoko Tjandra mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung RI.
Kedua saksi yang sedianya dijadwalkan untuk diperiksa pada Senin (10/8) kemarin adalah Irwan dan Rahmat.
"Tim Penyidik rencana akan memeriksa dua orang swasta yang diduga mengetahui peristiwa tersebut, namun karena alasan sakit dan ada kesibukan kedua saksi tidak hadir di gedung bundar Kejaksaan Agung RI," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Hari Setiyono, kemarin.
Hari menyampaikan sejauh ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi, di antaranya; Jaksa Pinangki Siran Malasari, Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, dan terpidana Djoko Tjandra.
Baca Juga: Masuk Babak Baru, Kasus Gratifikasi Jaksa Pinangki Naik ke Penyidikan
"Pemeriksaan para saksi itu sendiri dilakukan guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP," jelas Hari.
Kasus Jaksa Pinangki Naik Sidik
Kejagung RI telah menerbitkan surat perintah penyidikan atau sprindik terkait dugaan korupsi atau gratifikasi yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki dalam skandal kasus pelarian Djoko Tjandra.
Sprindik tersebut diterbitkan oleh Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atas Laporan Hasil Pemeriksaan atau LHP Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI pada Senin (10/8/2020).
"Setelah dilakukan telaahan oleh Tim Jaksa terhadap LHP Bidang Pengawasan terkait Jaksa "PSM" (Pinangki Sirna Malasari) yang diserahkan ke Bidang Pidsus maka telah diambil kesimpulan bahwa LHP tersebut telah dipandang cukup sebagai bukti permulaan tentang terjadinya peristiwa pidana," ujar Hari.
Baca Juga: Kasus Surat Sakti Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Kembali Diperiksa
Hari mengemukakan sprindik tersebut telah diterbitkan dengan Nomor: Print-47/F.2/Fd,2/08/2020. Maksud daripada diterbitkannya sprindik tersebut guna melakukan penyidikan berkaitan dengan perkara korupsi.
