Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana melanjutkan proyek penanganan banjir setelah sempat tertunda karena merebaknya Virus Covid-19. Dana untuk program ini akan menggunakan uang pinjaman dari pemerintah pusat.
Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Juaini mengatakan, uang yang digelontorkan mencapai Rp 5,2 triliun. Jumlah ini merupakan alokasi paling besar dari total pinjaman yang didapat ibu kota senilai Rp 12,5 triliun.
"Total keseluruhan anggaran yang diajukan untuk pengendalian banjir dari 2020 sampai 2022 berjumlah total 5,2 triliun sekian," ujar Juaini dalam rapat pimpinan yang ditayangkan melalui kanal Youtube Pemprov DKI, Jumat (7/8/2020).
Juaini mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk menjalankan berbagai proyek dari tahun 2020 sampai 2022. Pertama, pihaknya akan membuat sistem drainase berbentuk sebidang dataran rendah yang dikelilingi oleh tanggul bernama polder.
Baca Juga: Peringatan Dini Banjir Tak Pakai Toa, Anies: Tutup Jalan, Matikan Listrik
Anggaran yang diperlukan dalam pembangunan polder di tahun 2020 sebesar Rp 183 miliar, tahun 2021 Rp 443 miliar, dan tahun 2022 Rp 160 miliar.
"Rencananya, kita akan melakukan pembuatan polder di Muara Angke, Kali Betik, di Teluk Gong, di Green Garden, di Mangga Dua, di Marunda, di Pulomas, dan di Kamal," katanya.
Proyek selanjutnya, adalah revitalisasi perbaikan pompa pengendali banjir yang sudah tua. Anggarannya untuk program ini mencapai Rp 333 miliar.
"Seluruh perbaikan pompa baru bisa kita selesaikan timeline 2021-2030, dengan rincian per tahun dapat mengganti 30 unit pompa," kata Juaini.
Lalu ada pihaknya juga akan melanjutkan kembali proyek pembangunan waduk di Brigif, Pondok Rangon, Lebak Bulus, Cimanggis, Rambutan, dan Sunter Selatan.
Baca Juga: Pengeras Suara Banjir Rp 4 M Dianggap Trik Jepang, Anies: Lebih Baik WA
Anggaran yang dihabiskan untuk program ini adalah Rp 229 miliar pada tahun 2020, Rp 136 miliar pada tahun 2021, dan Rp 471 miliar di tahun 2021, kemudian Rp 180 miliar di tahun 2022.
