Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak lagi mau menggunakan toa atau pengeras suara dalam early warning system (EWS) atau sistem peringatan dini menghadapi banjir.
Ia ingin agar EWS memberikan penanganan yang lebih dini sebelum air datang menerjang pemukiman.
Anies mengatakan EWS yang menggunakan toa khusus di 14 Kelurahan bukan sistem untuk penanganan banjir yang efektif.
Menurutnya, perlu tindakan dini mulai dari penutupan jalan hingga mematikan listrik menjelang banjir datang. Sebab, banjir di Jakarta bukan lagi kejadian yang datang secara mendadak, melainkan selalu ada setiap tahun. Karena itu sedari awal sudah harus diperkirakan jalan mana saja yang harus ditutup.
Baca Juga: Pengeras Suara Banjir Rp 4 M Dianggap Trik Jepang, Anies: Lebih Baik WA
"Kalau sudah mau banjir apakah kita ada penutupan jalan sebelumnya? tidak, karena kita anggap ini kejadian incidental. Lah wong kejadiannya tiap tahun kok," ujar Anies saat rapat bersama SKPD yang diunggah videonya di akun Youtube Pemprov DKI, Jumat (7/8/2020).
Tindakan penanganan ini disebutnya harus diambil begitu mendapatkan kabar Bendungan Katulampa siaga I. Puskesmas disiagakan serta tenda pengungsian mulai didirikan.
"Jadi begitu dari atas ada kabar, Katulampa siaga I, maka sudah tahu RT mana RW mana, jalan mana yang ditutup, puskesmas mana yang standby di situ, tenda mana yang dipasang di mana, ini namanya early warning system," katanya.
Tak hanya itu, jajarannya harus bisa memetakan daerah mana saja yang diperkirakan akan diterjang air bah. Setelah itu mulai lakukan koordinasi dengan PLN untuk matikan listrik.
"Ini ketika contoh air menggenang kita komunikasi dengan PLN buat matikan listrik. Loh kira-kira harusnya sudah tau bukan sebelum kejadian bahwa RT A,B,C listriknya harus mati. Ya itu kan harusnya dikerjain sebelum basah. Jadi kita benar-benar buat sistem," jelasnya.
Baca Juga: Dipasang Anak Buah, Anies Sekarang Ngomel-ngomel soal Toa Banjir Rp 4 M
Karena itu, ia meminta dalam waktu dua pekan sistem penanganan ini bisa dirampungkan di berbagai tingkat oleh Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD). Dinas Komunikasi dan Informatika juga diminta melakukan pembaruan data mengenai potensi banjir.
