Infografis
Karena itu, Anies meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI tak lagi melanjutkan program pengadaan toa banjir lagi. Ia minta peringatan kepada warga disampaikan dengan cara yang lebih efektif, yakni lewat media sosial dan pengumuman masjid.
"Jangan diteruskan belanja (toa) ini. Toa ini sudah terlanjur ada, ya sudah dipakai. Tapi, tidak usah ditambah. Lalu bangunnya sistem, jangan bangun toa seperti ini," pungkasnya.
Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) M Ridwan menggatakan, pengadaan toa ini bernama Disaster Warning System (DWS).
Perangkat ini tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD DKI.
Baca Juga: Warga Minta Anies Datang ke Pulau Pari Bantu Urus Konflik Lahan
"Tahun 2020 pengadaan enam set DWS," ujar Ridwan saat dihubungi, Rabu (15/1/2020).
Enam set DWS ini dianggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020. Anggarannya terbagi menjadi dua komponen mata anggaran yakni untuk pemeliharaan dan pengadaan DWS.
"Pemeliharaan DWS, anggaran Rp 165.000.000, Pengadaan DWS 6 set, anggaran Rp 4.073.901.441," jelasnya.
Dari foto yang diberikan Ridwan, DWS ini merupakan perangkat yang terdiri dari empat toa dan tiang. Nantinya peringatan bencana dari BPBD akan diumumkan melalui toa di DWS ini.
Menurutnya, toa yang terpasang bukan hanya sekadar pengeras suara biasa. Perangkat ini juga mencakup beberapa alat EWS seperti Automatic Weather Sensor (AWS) dan Automatic Water Level Recorder (AWLR).
Baca Juga: Jakarta Jadi Provinsi Paling Demokratis, Begini Respon Anies
"Alat kami memang pakai toa tapi bukan menggunakan toa yang ada di mesjid," jelasnya.
