Infografis
Suara.com - Pada awal tahun 2020 lalu, publik dibuat heran dengan pengadaan pengeras suara atau toa peringatan banjir senilai Rp 4 miliar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Namun setelah lama dipasang, Gubernur Anies Baswedan baru sekarang menentang program ini.
Dalam rapat pimpinan bersama jajaran SKPD DKI, Anies mengatakan penggunaan toa dalam early warning system (EWS) tak efektif. Bahkan, ia menyebut alat ini tidak mencerminkan nama EWS itu sendiri.
Sebab, sekadar pengumuman lewat pengeras suara tak bisa dikatakan sebagai sistem. EWS yang tepat menurutnya adalah jaringan yang dibangun antara tiap SKPD untuk bisa mengambil tindakan ketika banjir akan datang.
Baca Juga: Warga Minta Anies Datang ke Pulau Pari Bantu Urus Konflik Lahan
"Ini bukan early warning system, ini toa. Kalau early warning system itu begini, kejadian air di Katulampa sekian, lalu dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, MRT, Satpol PP, seluruhnya itu tahu wilayah mana yang punya risiko. Jadi, sebelum kejadian kita sudah siap," kata Anies dalam tayangan Youtube Pemprov DKI yang dikutip Suara.com, Jumat (7/8/2020).
Selama ini, kata Anies, penggunaan toa tersebut tidak membuat penanganan banjir lebih dini. Pasalnya meski sudah dipasang di 15 Kelurahan, para petugas seperti merasa banjir baru datang satu kali.
"Hari ini, kalau kejadian, seakan-akan ini banjir pertama. Kita menanganinya malah ad hoc. Padahal, tanah ini sudah puluhan tahun kena banjir," jelasnya.
Menurutnya, toa ini hanya cocok dipasang di Jepang, tempatnya membeli. Sebab, bencana yang terjadi di negeri Sakura itu adalah tsunami setelah gempa.
Situasi ini berbeda dengan Jakarta yang tidak perlu peringatan untuk tsunami dalam menangani banjir. Cara memberikan peringatan adalah dengan memprediksi keadaan air di hulunya.
Baca Juga: Jakarta Jadi Provinsi Paling Demokratis, Begini Respon Anies
"Kalau bendungan Katulampa sampai Jakarta berapa jam? Bisa diberi tahu pakai apa? Segala macam bisa. Perlu pengadaan? Enggak perlu," kata Anies.
