Infografis
Suara.com - Setelah dilanda banjir bandang, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai membenahi sejumlah fasilitas umum yang rusak secara bertahap. Bahkan, para korban banjir sudah mulai sholat Jumat di masjid.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Luwu Utara Muslim Muhtar mengatakan sejumlah fasilitas umum yang rusak di beberapa kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, Sulsel, akibat diterjang banjir bandang memang sudah mulai dibenahi. Mulai dari akses jalan, sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan hingga kantor pemerintah.
"Fokus kita pembenahan dan pembersihan terutama jalur poros Trans Sulawesi, kemudian ada titik-titik tertentu yang membuka akses jalan, itu yang kita perbaiki juga. Alhamdulillah sekarang bertahap sudah bisa diakses, kendaraan untuk jalur lain," kata Muslim Muhtar saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2020).
Muslim mengemukakan BPBD mencatat korban yang terdampak bencana di Luwu Utara, Sulsel mencapai 3.627 kepala keluarga atau 14.483 jiwa.
Baca Juga: Bukan Illegal Loging, Polisi Sebut Penyebab Banjir Luwu Utara karena Alam
Para korban tersebut mengungsi di tiga kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Baebunta, Sabbang, dan Masamba.
Selain itu, ada 4.202 unit rumah warga, 9 unit sekolah, 12 masjid dan 1 gereja, 1 puskesmas, 1 labolatorium kesehatan daerah, 1 unit PSC, dan 8 kantor pemerintah serta jalanan yang totalnya mencapai 12,8 kilometer yang rusak akibat diterjang banjir bandang pada Senin (13/7/2020) lalu.
Satu persatu, kata Muslim, fasilitas umum tersebut sudah mulai dibenahi secara bertahap.
"Progresnya, alhamdulillah sudah ada beberapa rumah ibadah yang sudah bisa ditempati sholat," kata dia.
"Rumah penduduk sudah bisa ditempati, walaupun mungkin tetap harus waspada," Muslim menambahkan.
Baca Juga: Operasi Pencarian Korban Banjir Bandang Luwu Utara Resmi Dihentikan
Muslim menerangkan dalam kejadian ini, sebagian korban banjir juga ada yang memilih untuk mengungsi di rumah keluarganya di luar daerah Luwu Utara, Sulsel.
Hal ini ditempuh, sambil menunggu bantuan dan informasi terkait fasilitas yang akan disediakan pemerintah untuk warga terdampak.
"Mereka juga sebagian ada yang bersihkan rumahnya. Yang bisa digunakan, diperbaiki," ujar Muslim.
Muslim mengaku banjir susulan sempat terjadi di Luwu Utara, beberapa waktu lalu.
Banjir susulan tersebut diakibatkan oleh intensitas curah hujan.
Di Kecamatan Masamba, Luwu Utara, sepanjang hari banjir merendam sejumlah fasilitas umum.
Khususnya jembatan penghubung jalur Trans Sulawesi.
"Kalau pemukiman warga yang topografinya rendah ketinggian air 1 sampai 1,5 meter. Kalau di jalur Trans Sulawesi sekitar sampai lutut orang dewasa. Tapi tidak berlangsung lama setelah hujan redah, airnya perlahan surut juga," jelas Muslim
Untuk pembangunan hunian sementara (Huntara) ada 400 unit yang ditargetkan rampung selama sebulan.
Sebanyak 400 unit huntara ini diperuntukkan bagi korban banjir yang sudah terdata.
Pembangunan hunian sementara ini, kata dia, ditangani oleh TNI yang terletak di kawasan Panampung, Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Luwu Utara.
Sedangkan wacana pembangunan hunian tetap (Huntap), merupakan usulan yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, saat berkunjung ke Masamba, Jumat (31/7/2020) lalu.
"Konsekuensinya memang kalau huntap harus jelas status tanah. Kemudian huntap itu kajian lingkungannya tidak lagi ada potensi untuk bencana banjir, longsor. Dan lokasinya juga diharapkan masyarakat bisa melangsungkan aktivitas sosial ekonominya," tutup Muslim.
Diketahui, pencarian korban banjir bandang di sejumlah kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, Sulsel sudah resmi dihentikan sejak Sabtu (25/7/2020) lalu.
Operasi pencarian korban banjir bandang tersebut dihentikan setelah berjalan selama 13 hari.
Selama 13 hari melakukan pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan 38 orang korban yang meninggal dunia.
Empat di antaranya masih menunggu hasil identifikasi Tim DVI Bidokkes Polda Sulsel. Sembilan orang lainnya lagi belum ditemukan.
Dari kejadian ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menetapkan status tanggap darurat selama 30 hari. Mulai dari 14 Juli hingga 12 Agustus 2020.
Kontributor : Muhammad Aidil
