Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 yang mengatur soal penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19.
Terkait hal itu, Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi justru mempertanyakan kewenangan TNI di dalam Inpres tersebut.
Fahmi menjelaskan, Inpres tersebut ditujukan kepda sejumlah menteri, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga serta gubernur, bupati dan wali kota.
Panglima TNI diminta untuk memberikan dukungan kepada kepala daerah dengan mengerahkan kekuatan anggota TNI untuk melakukan pengawasan protokol masyarakat di tengah masyarakat.
Baca Juga: Jokowi Targetkan 30 Ribu Tes PCR Dalam Sehari
"Panglima TNI bersama Kapolri dan instansi lain secara terpadu dengan pemerintah daerah menggiatkan patroli penerapan protokol kesehatan di masyarakat," ujar Fahmi kepada wartawan, Jumat (7/8/2020).
"Juga diminta untuk melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19," sambungnya.
Akan tetapi, dalam instruksinya itu Presiden tidak memaparkan secara rinci bagaimana penerapan penegakan hukumnya. Sebab, yang tertulis hanya kepala daerah diminta untuk melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait yakni TNI dan Polri.
Menurutnya hal tersebut bakal berpotensi memunculkan masalah. Karena kalau dilihat dari isinya, pelaksanaannya akan diatur melalui Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota yang merujuk kepada tidak boleh adanya pelanggaran prinsip-prinsip hak asasi manusia dan memperhatikan bahwa pengawasan, patroli dan pembinaan masyarakat dilakukan dalam koridor penegakan disiplin, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.
Dengan begitu menurut Fahmi seharusnya TNI tidak langsung berhadapan dengan masyarakat.
Baca Juga: Pemprov DKI Klaim Reklamasi Ancol Bisa Dilakukan Pakai Aturan dari Jokowi
"Artinya, terkait penerapan sanksi, TNI mestinya tidak berhadapan langsung dengan masyarakat, sesuai dengan ketentuan mengenai OMSP di atas dan memperhatikan bahwa penjuru penegakan hukum dan ketertiban masyarakat adalah Polri, bukan TNI," ujarnya.
