Infografis
Suara.com - Kontroversi Program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memasuki babak baru. Program gagasan Menteri Nadiem Makarim ini membuat dua pihak internal ormas Nahdlatul Ulama beda suara.
Pada Kamis (6/8/2020) hari ini terjadi pertemuan antara Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf dengan Nadiem. Dalam pertemuan itu Yahya menyampaikan keputusan bahwa NU tidak jadi mundur dan tetap ikut POP.
"Dalam suasana prihatin akibat pandemi dan masyarakat sangat membutuhkan jalan keluar dari berbagai kesulitan, sangat tidak elok kalau kontroversi yang tidak substansial dibiarkan berlarut-larut," kata Yahya dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (6/8/2020).
Keputusan ini, kata pria yang akrab disapa Gus Yahya itu sudah disetujui dalam rapat di PBNU pada hari Selasa, 4 Agustus 2020 yang lalu dan disampaikan ke Nadiem hari ini.
Baca Juga: Belajar Online Banyak Kendala, Mendikbud Akan Keluarkan Kurikulum Baru
Yahya mengungkapkan dalam pertemuan itu Nadiem mengklarifikasi bahwa POP hanya bermaksud membeli model inovasi dari berbagai pihak yang menawarkan gagasan dan perencanaan eksekusinya.
"Pihak mana pun bisa ikut tanpa harus bergantung pada ukuran organisasi atau keluasan konstituennya," lanjutnya.
Yahya juga menyebut Kemendikbud telah menyampaikan berdasarkan evaluasinya pelaksanaan POP akan diundur ke Januari 2021.
Suara.com masih mencoba mengonfirmasi klaim Yahya ini karena hasil evaluasi sejatinya belum diumumkan secara resmi oleh Kemendikbud.
Pernyataan Yahya dibantah oleh Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU, Z. Arifin yang menyatakan NU tetap pada sikap awal yakni mundur dari POP sebelum ada hasil evaluasi yang komprehensif dari Kemendikbud.
Baca Juga: Mendikbud: Dana BOS Bisa Dipakai Untuk Beli Pulsa Guru dan Murid
"Saya menyatakan tidak tahu menahu hal itu (klaim Yahya). LP Ma'arif NU tetap pada pendirian dan sikapnya seperti dinyatakan dalam 3 poin Selasa kemarin," kata Arifin saat dikonfirmasi Suara.com, Kamis (6/8/2020).
Tiga poin yang dimaksud Arifin antara lain; LP Maarif NU akan mempertimbangkan bergabung kembali jika kemendikbud mematangkan konsep dan menunda pelaksanaan POP ke tahun depan, jika tidak mereka tetap akan mundur, dan tetap melaksanakan program pendidikan secara mandiri tanpa terikat dengan Kemendikbud.
Diketahui, LP Maarif NU bersama 2 ormas lain Muhammadiyah dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyatakan mundur dari POP.
Mereka menilai adanya konflik kepentingan dengan keterlibatan dua perusahaan besar yakni Putera Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation yang diduga menyelipkan CSR mereka dalam POP meski tanpa menggunakan APBN.
Selain itu, ketiga ormas ini menilai banyak ormas yang tidak jelas lolos seleksi POP dan pembagian programnya tidak proporsional.
Nadiem sendiri sudah meminta maaf kepada ketiga ormas dan menunda sementara POP dalam waktu 3 pekan sejak 28 Juli untuk melakukan evaluasi internal Kemendikbud yang hingga kini belum diumumkan.
